Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan public, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga telah sewajarnya jika kebijakan public yang telah dilaksanakan lalu dievaluasi, dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan enatar teori dengan implementasinya dalam bentuk dampak kebijakan, apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normative fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban public, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.
