Kebijakan publik sebagai aturan main bersama sering dipersepsikan sebagai produk hukum yang hanya berisi soal larangan dan hukuman saja. Maka yang terjadi di negara ini proses pembuatan kebijakan publik seringkali hanya melibatkan ahli hukum terutama ahli hukum tata negara serta ahli yang menguasai masalah yang berkaitan.Â
KEMBALI KE ARTIKEL