Dalam menjalankan kekuasaan rakyat, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Distribusi kekuasaan dalam sistem ini sejatinya sangat minim irisan. Pemisahan legislatif dan eksekutif sangat nyata terasa, keduanya saling independen. Namun masa kini, sistem pemerintahan kita seperti terjebak dengan penafsiran lain atas hak/kewenangan parlemen. Seolah-olah peran pengawasan parlemen telah masuk ke ranah pengawasan dalam posisi vertikal, bukan horizontal. DPR mulai memposisikan diri kembali sebagai MPR di masa lalu, padahal saat ini tatanan tertinggi negara ini bukan lagi suatu lembaga, melainkan hukum itu sendiri melalui UUD 1945. Memang dalam hal akuntabilitas, eksekutif melalui Presiden melaporkan kinerjanya kepada DPR, termasuk di dalamnya persetujuan APBN. Hal ini dilakukan karena DPR sebagai representasi kekuasaan rakyat, namum secara kelembagaan posisi DPR dan Presiden sejajar.
KEMBALI KE ARTIKEL
