"Alurnya terlalu panjang. Sehingga membutuhkan waktu untuk proses transfer ke daerah. Keterlambatan pembayaran juga disebabkan antara lain karena lambatnya persetujuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran oleh Kementrian Keuangan." Lanjutnya.
"Dengan demikian, verifikasi data dari Fasyankes dan Dinkes daerah yang sebelumnya menjadi kewenangan Kemenkes dilimpahkan ke Dinkes di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kemenkes hanya akan melakukan verifikasi untuk usulan pembayaran insentif Nakes dari RS, RS TNI dan Polri, RS darurat dan swasta. Kemenkes juga akan memverifikasi usulan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, laboratorium dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan. Sampai saat ini yang telah dibayarkan sebesar Rp 226 miliar bagi 25.311 orang tenaga medis." Kata Abdul Kadir.
Targetnya, 78.472 orang Nakes. Berarti sudah hampir 30% dari target. Masih kurang 70%. Lumayan banyak. Sementara dana santunan kematian telah dibayarkan sebesar Rp 14.1 miliar kepada 47 orang penerima (Bisnis.com).
Tapi siapa mau peduli?
Orang-orang kalangan masyarakat tingkat bawah, di lapangan, tidak mau tahu bagaimana ribetnya prosedur. Begitu melihat jengkenya pak Jokowi dalam Sidang Kabinet 1 hari lalu yang diunggah dalam bentuk video, masyarakat, khususnya kalangan tenaga kesehatan yang merasa belum terima hak-haknya, muntab. Mereka juga ikutan marah ke Menkes.
Makanya, respon di medsos beraneka ragam yang menyerang Pak Terawan (Menkes). Menkes diserang habis-habisan, seolah beliau paling bertanggungjawab terhadap seluruh proses dan kejadian ini.
Di Facebook, Suara Perawat, ada yang bilang, "Koq bisa ya? Koordinasinya bagaimana, antara asal perintah atau tidak patih terhadap perintah?' Ada pula yang nulis "Bubarkan saja." Ada lagi yang bilang 'prank, scenario tersusun, peraturan yang tidak jelas; yang cair baru 1.53%, ampun-ampun; tukang bohong, ganti aja dengan orang lain', dan sebagainya.
Pak Menkes juga jadi trending topic di Twiter. 'Terawan langsung Trending Twitter Gara-gara Anggaran Disentil Jokowi', tulis Repelita Online. Ada yang ngetwit 'Dokter Terawan itu orang lapangan, ahlinya ya ngobatin orang dan dia punya metode anti mainstream sendiri. Kalo jadi menteri, ya belum tentu bisa. Analoginya kaya mahasiswa ners disuruh jadi Ketua BEM' tulis @Rizkihadi.
"Gua rasa sih Pak Terawan bukannya main-main soal penanganan Covid-19 tetapi emang bawaan orangnya begitu, luwes dan menangani hal dengan tenang. Emang mungkin kurang cocok dengan kondisi masarakat yang sedang panic, makanya langsung diserahkan pada GTPP-COVID19." tulis @clnrdx.
Itulah Makanya, koordinasi di negeri sebesar Indonesia ini tidak gampang. Terlebih, jika prosedurnya panjang dan berbelit. Pak Jokowi usul supaya disederhanakan. Tapi orang-orang ini yang kadang suka ngeyel, sehingga berakibat seperti ini. Ada yag sudah terima, tapi 70% lebih belum dapat. Artinya mayoritas mengalami ketidak-nyamanan karena sistem. Berarti sistemnya yang perlu dibenahi.
Dalam hal ini, kepemimpinan sentral mungkin bukan pilihan. Namun kesamaan dalam prosedur harus ada. Sehingga proses pencairan dana dalam kasus ini ada kesamaan aplikasinya. Jangan yang satu lewat Kemenkeu yang satunya lewat Kemenkes, namun turunnya tidak bareng. Akibatya timbul tanda tanya, kayak orang rebutan warisan.
Kemenkes merupakan satu dari segelintir kementrian dalam Kabinet yang bertanggungjawab dalam pemberian Tunjangan Nakes ini sampai diterimanya dana oleh yang berhak. Pak Jokowi jengkel karena prosesnya lama dan tidak kunjung selesai.Â
