Sobat Kompasiana, sorotan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tentunya terkait mengenai birokrasi, yang dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berdasarkan hierarki dan jenjang jabatan, secara jelas menggarisbawahi peran utama dari pelaku atau aktor penyelenggaranya yakni aparatur pemerintah (dalam istilah sekarang ASN/Aparatur Sipil Negara). Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yaitu PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi telah mengamanatkan bahwa reformasi birokrasi adalah strategi untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Dengan demikian, pondasi dasar reformasi birokrasi seutuhnya harus dimulai dari reformasi terhadap pengelolaan atau manajemen ASN. Reformasi manajemen ASN ini menjadi urgensi untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam mendukung pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik (good governance). Perlu diingat bahwa reformasi disini dimaknai sebagai proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, bukan termasuk upaya dan/ atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.
KEMBALI KE ARTIKEL
