Ketimpangan Sosial yang Mendasar, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, namun ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah utama. Banyak rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, bergulat dengan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam situasi seperti ini, rakyat membutuhkan perlindungan dan keberpihakan dari aparat negara untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Namun, realitasnya sering berbeda. Banyak kasus menunjukkan bagaimana aparat lebih berpihak pada kelompok elite atau kepentingan korporasi ketimbang masyarakat kecil. Ketimpangan sosial ini kerap diperparah oleh tindakan represif aparat yang justru melukai hati rakyat. Contohnya, penggusuran paksa, pelanggaran HAM, dan kriminalisasi aktivis yang memperjuangkan hak masyarakat adat atas tanah mereka. Tindakan-tindakan ini hanya memperdalam luka sosial di tengah masyarakat yang sudah melarat.
Aparat sebagai Simbol Kekuasaan, sebagai simbol kekuasaan, aparat penegak hukum idealnya menjalankan tugas untuk melindungi dan mengayomi rakyat. Dalam konsep negara demokrasi, mereka adalah abdi negara yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun, dalam praktiknya, sering kali kekuasaan disalahgunakan. Beberapa aparat justru menjadi alat bagi segelintir pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan atau menumpuk keuntungan.
Kasus korupsi, suap, dan tindakan sewenang-wenang yang melibatkan aparat menjadi bukti nyata bahwa masih ada yang memandang kekuasaan sebagai sarana untuk memperkaya diri, bukan untuk melayani masyarakat. Tidak sedikit rakyat kecil yang merasa diperlakukan tidak adil karena hukum sering kali "tumpul ke atas, tajam ke bawah." Fenomena ini menciptakan jurang kepercayaan yang semakin lebar antara aparat dan rakyat.
Represi yang Berujung Pemberontakan. Rakyat yang melarat tidak hanya mengalami kesulitan ekonomi, tetapi juga menghadapi tekanan sosial dan politik. Ketika hak-hak mereka diabaikan, suara mereka dibungkam, dan perjuangan mereka dilabeli sebagai ancaman, maka wajar jika kemarahan publik semakin memuncak. Dalam sejarah Indonesia, kita telah menyaksikan bagaimana kekerasan dan represi yang dilakukan aparat kerap memicu pemberontakan sosial.
Sebagai contoh, aksi demonstrasi buruh atau petani yang menuntut keadilan sering kali berakhir dengan bentrokan yang disebabkan oleh tindakan aparat yang dianggap berlebihan. Alih-alih menjadi pelindung rakyat, aparat justru terlihat sebagai musuh. Hal ini tidak hanya melukai korban secara fisik tetapi juga secara psikologis, memperburuk persepsi publik terhadap institusi penegak hukum.
Kegagalan Reformasi Birokrasi, sejak era reformasi, pemerintah telah berupaya melakukan perubahan dalam tubuh institusi penegak hukum. Namun, reformasi ini belum mampu memberikan perubahan signifikan. Masih banyak laporan tentang penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etika, dan lemahnya penegakan hukum di tingkat bawah. Masalah ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum menyentuh akar permasalahan, yaitu mentalitas aparat dan sistem yang korup.
Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas menjadi hambatan utama dalam memperbaiki kinerja aparat. Ketika kasus-kasus pelanggaran tidak ditangani dengan tegas, publik semakin kehilangan harapan bahwa sistem hukum mampu berjalan dengan adil. Rakyat yang sudah lelah hidup dalam kemiskinan hanya bisa pasrah, sementara aparat yang seharusnya melindungi mereka malah menjadi ancaman.
Membangun Kembali Kepercayaan Publik
Meskipun kritik terhadap aparat sering kali keras, bukan berarti seluruh aparat patut dicap buruk. Masih banyak individu di dalam institusi tersebut yang bekerja dengan dedikasi tinggi dan hati nurani. Namun, mereka sering kali kalah oleh sistem yang bobrok dan kultur korupsi yang mengakar.
Untuk membangun kembali kepercayaan publik, langkah konkret harus segera diambil. Pertama, reformasi institusi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di permukaan tetapi hingga ke akar permasalahan. Pendidikan moral, pelatihan profesional, dan pemberian sanksi tegas kepada oknum yang melanggar hukum adalah langkah awal yang penting.
Kedua, pendekatan humanis perlu dikedepankan dalam hubungan antara aparat dan masyarakat. Aparat harus mampu melihat rakyat sebagai manusia yang memiliki hak, bukan hanya sebagai angka dalam laporan atau ancaman yang harus diredam. Dialog dan mediasi harus menjadi prioritas dalam menyelesaikan konflik, bukan kekerasan.
Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja aparat harus diperkuat. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang transparan dan independen, rakyat dapat merasa bahwa suara mereka didengar dan keadilan masih bisa diperjuangkan.
Harapan untuk Masa Depan Aparat yang profesional, humanis, dan berintegritas adalah dambaan setiap rakyat. Dalam kondisi bangsa yang masih menghadapi tantangan kemiskinan, aparat memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan sosial. Julukan "aparat keparat" seharusnya menjadi peringatan bagi institusi penegak hukum untuk introspeksi dan berbenah.
Rakyat yang melarat tidak butuh belas kasihan, tetapi butuh perlindungan dan keadilan. Dengan mengubah pola pikir dan perilaku, aparat dapat menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Harapan itu ada, tetapi hanya bisa terwujud jika semua pihak mau bekerja sama, dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat sendiri. Hanya dengan begitu, kita dapat membangun Indonesia yang lebih adil, bermartabat, dan sejahtera untuk semua.
