Kompetisi untuk menjadi gubernur-wakil gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menarik untuk kita cermati. Pemilukada putaran pertama sudah usai. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) belum mengeluarkan hasil perhitungannya. Tapi, kalau kita merujuk pada hasil perhitungan cepat beberapa lembaga survei dan media, pasangan Jokowi-Ahok dan Foke-Nara akan berhadap-hadapan di putaran ke-2.
Mengacu kepada hasil perhitungan cepat ini, dua pasangan ini mulai melakukan manuver dan lobi politik. Mencari dukungan partai dan tokoh tertentu. Berusaha sedemikian rupa menggaet hati pemilih. Dinamika seperti ini tentu saja lumrah dalam persaingan politik. Bahkan komentar saling serang antar-kandidat tidak bisa dihindari.
Yang patut dicermati adalah geliat Anas Urbaningrum dalam pemilihan gubernur DKI ini. Dalam beberapa kesempatan Anas masih pede membuat pernyataan yang bermaksud mengangkat tingkat elektabilitas Foke-Nara. Salah satu pernyataan Anas, sebagaimana dikutip Kompas.com, adalah sebagai berikut: “Bagi kami, yang terpenting adalah meyakinkan kepada masyarakat kalau mau Jakarta lebih baik, percayakan ke Foke" (baca di sini).
Sebagian kalangan mungkin sinis dengan pernyataan Anas ini. Lalu dituding sebagai orang yang tak tahu diri. Mengapa? Persepsi publik telah menempatkan Demokrat sebagai partai korup. Dan Anas, sebagai ketua umum partai, sudah (terlanjur) dianggap sebagai salah satu aktor utama dari pelaku korupsi di Demokrat itu. Lantas, jadi ironis ketika orang yang didukung partai korup bisa menjadikan Jakarta lebih baik. Apalagi pernyataan itu keluar dari mulut seorang Anas.
Saya kira, sikap sinis untuk Anas itu sah-sah saja kalau kita hanya merujuk pada persepsi common sense saat ini. Common sense yang lahir dari pernyataan-pernyataan tersangka korupsi, yang juga (mantan?) sahabat Anas, Nazaruddin. Namun jadi problematis ketika persepsi itu tidak mendapatkan legitimasi dari sudut pandang hukum. Artinya, persepsi ini belum terbukti dari sisi ranah hukum. Sebab Anas hingga saat ini belum berstatus sebagai tersangka.
Kalau dilihat dari sudut pandang prosedur partai, keterlibatan Anas dalam pemilihan gubernur DKI memang tidak masalah. Bahkan sebenarnya harus dia lakukan, sebab posisinya saat ini adalah sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Sebagai orang nomor satu di partai, dia wajib untuk memotivasi dan memberikan dukungan kepada Foke-Nara. Dan semaksimal mungkin ikut membujuk massa pemilih agar memilih pasangan Demokrat tersebut.
Hanya saja, menurut saya, Anas kurang bijak. Yang harus disadari Anas adalah kenyataan bahwa persepsi buruk untuk Anas dan Demokrat itu muncul dari massa rakyat. Dan peserta pemilih pemilukada adalah massa rakyat itu. Rakyat yang punya persepsi buruk ini sangat mungkin akan menjadi lebih anti-pati terhadap Foke-Nara. Antipati itu semakin menguat ketika Foke dianggap gagal memimpin Jakarta lima tahun belakangan.
Anas memang berada dalam posisi sulit, dilematis, bahkan boleh dibilang tersandera. Tapi, saya kira, akan lebih bijak kalau Anas tidak banyak mengeluarkan komentar. Jika mau menggerakan mesin partai, ya diam-diam saja. Tapi, kalau pun mesin partai bergerak, itu tidak terlalu memberi dampak yang signifikan. Sebab, pemenang pemilukada putaran ke-2 tampaknya akan lebih banyak ditentukan oleh “figur” atau “personalitas” calon.
