Kisruh DPT, Adakah Kaitannya dengan Partai Demokrat

Jika berbicara tentang kisruh daftar pemilih tetap (DPT), maka kesan pertama yang diterima masyarakat awam termasuk penulis dari berbagai pemberitaan adalah tulisan atau berita terkait kisruh DPT ini meskipun dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang halus, tetapi cukup jelas menuduh kekacauan DPT adalah sebuah rekayasa dalam rangka kepentingan Partai Demokrat. Kesan tersebut dapat ditangkap dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam pemberitaan terkait DPT telah mengeksploiatsi logika politik umum bahwa Partai Demokrat untuk menang dalam Pemilu Legislatif jelas tidak mempunyai lagi daya tarikyang bisa dijual. Demikian pula untuk Konvensi Capfres Partai Demokrat sadar Capres yang bisa diharapkan adalah salah satu dari sebelas peserta konvensi yang kesemuanya pada umumnya dinilai popularitas, elektabilitas dan kualitas kemampuannya memimpin berada dibawah nilai cukup, sehingga kecil untuk diharapkan bisa meraup suara yang besar.

Oleh sebab itu satu-satunya cara untuk bisa dinyatakan memperoleh jumlah suara yang besar baik dalam Pemilu maupun Pilpres adalah apabila KPU bisa bermain dengan angka-angka hasil suara yang masuk sedemikian rupa, sehingga menguntungkan Partai Demokrat. Demikianlah logika umum yang dieksploitasi oleh berbagai penulisan berita terutama terkait dengan kisruh DPT. Untuk mencegah terus berkembangnya tuduhan ini, maka satu-satunya cara adalah KPUharus menyempurnakan kinerjanya. KPU harus tidak berlindung dibawah kekisruhan program e-KTP Kemdagri untuk menutupi kesalahannya.

Sepertikita juga mencatat ada fihak lain yang juga dapat dipersalahkan menjadi sebab kekacauan DPT yaitu tidak mantapnya program e-KTP Kemdagri yang berakibat tidak sempurnanya data-data potensial bagi DPT, telah menyebabkan Kemdagridapat dilibatkan dalam hasil DPT yang tidak sempurna, sehingga KPU dapat mengindar dari tuduhan bersalah. Pada sisi lain langkah nekad dari KPU untuk bekerjasama derngan Lemsaneg juga sulit menghilangkan kecurigaan masyarakat yang dengan jelas mampu mengatakan kerjasama antara KPU dengan Lemsaneg merupakan langkah yang mengada-ada.Lemsaneg biasa membantu Kemlugri atau Kemdagri mengingat berita-berita yang mereka komunikasian rahasia. Tetapi berita-berita KPU adalah justeru harus terbuka sesuai dengan hakikat Pemilihan Umum sebagai wujud azas demokrasi, yang bersifat jujur dan transparan. Kita sudah mencatat terjadinya kekacauan di Luwu dan kantor MK, karena kecurigaan tidak terpenuhinya azas jujur dan transparansebagian kecil rakyat bisa marah dan bersikap brutal.