Pemerintahan publik yang efektif membutuhkan partisipasi aktif dari warga negara, sebuah aspek yang masih rendah tingkatnya di Kamboja. Sebagai negara berkembang, Kamboja menghadapi tantangan unik dalam tata kelola, meskipun sudah mengadopsi strategi pertumbuhan, kesetaraan, efisiensi, dan keberlanjutan untuk mencapai visi Kamboja 2050. Namun, infrastruktur digital di Kamboja masih belum sepenuhnya matang, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses internet dan literasi digital di kalangan warga negara. Paradoks terjadi di mana pemerintah berusaha mengadopsi teknologi digital, tetapi masyarakat belum sepenuhnya siap untuk terlibat secara digital dalam pemerintahan publik.
KEMBALI KE ARTIKEL