Sebenarnya saya tidak terlampau hirau dengan apa yang dilakukan dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). Terutama yang berkenaan dengan rilis data 36 anggota DPR yang dianggap komitmen anti korupsinya lemah. Bagi saya, hal ini sudah masuk ke ranah politik. Mengkaitkan rilis tersebut dengan kesadaran pemilih akan Pemilu 2014 yang akan datang. Semua orang atau organisasi (LSM) seperti ICW bebas mengeluarkan pendapat. Namun, menanggapi terlampau berlebihan juga tidak proporsional. Seakan menempatkan ICW seperti lembaga negara yang memiliki kedudukan penting di negri ini. Tanggapan yang berlebihan dari para politisi senayan, justru akan menaikan “level” ICW ke tingkat yang lebih tinggi. Apalagi jika sekedar LSM seperti ICW. Berbeda halnya, jika yang mengeluarkan rilis itu seperti Muhammadiyah (ormas) yang sedikit banyak akan mempengaruhi opini konstituens. Dus, ICW membuat indikator sesuka hatinya sendiri. Dimana indikator itu tidak ada rujukannya secara hukum. Jadi, ini perkara politik belaka.
