Konsep barang publik mengacu pada barang dan jasa yang dapat dialses untuk semua orang dalam masyarakat, terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar. Barang publik mempunyai dua ciri utama, yaitu non-rivalry dan non-excludability. Non-rivalry berarti konsumsi suatu barang oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya bagi individu lain, sedangkan non-excludability berarti sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mengecualikan individu dari mengonsumsi barang tersebut meskipun telah disediakan. Secara umum konsep barang publik sangat penting dalam pembiayaan pembangunan karena menyangkut dengan pelayanan yang merata bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka.
Untuk mengukur kebutuhan barang publik dalam pembiayaan pembangunan, beberapa metode yang dapat digunakan adalah:
1.Analisis Kebutuhan: menganalisis kebutuhan masyarakat akan barang publik dan menentukan prioritas kebutuhan yang paling penting
2.Penghitungan Biaya: menghitung biaya yang diperlukan untuk memproduksi dan pengelolaan barang publik, serta menentukan biaya yang dapat ditanggung oleh pemerintah
3.Analisis Efisiensi: menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk memproduksi dan mengelola barang publik, serta menentukan cara yang paling efektif dalam mengelola sumber daya tersebut.
4.Penggunaan Model Ekonomi: menggunakan model ekonomi untuk menganalisis kebutuhan barang publik dan menentukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
5.Penggunaan Data: menggunakan data yang tersedia untuk menganalisis kebutuhan barang publik dan menentukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Adapun faktor faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam pembiayaan pembangunan antara lain:
1.Kegagalan Pasar: kegagalan pasar dalam penyediaan barang publik merupakan salah satu faktor yang menentukan perlunya pendanaan dari pemerintah. Pasar tidak mampu menyediakan barang publik karena sifatnya yang non-rival dan non-eksklusif.
2.Efisiensi Penyediaan: efisiensi dalam penyediaan barang publik juga merupakan faktor penting dalam kebijakan pembiayaan. Penelitian dilakukan untuk menganalisis dan mengukur efisiensi penyediaan barang publik di berbagai pemerintah kota.
3.Penyediaan oleh Pemerintah: meskipun barang publik tidak selalu diproduksi oleh pemerintah, namun sifat unik barang publik membuat alokasi pasar tidak memungkinkan. Oleh karena itu, penyediaan barang publik oleh pemerintah merupakan hal yang penting.
4.Optimalisasi Dana: belanja pemerintah harus dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti meningkatkam produktivitas kerja  pegawai negeri, memperluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan aset negara dan hasil-hasil pembangunan.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kebijakan pembiayaan pembangunan barang publik dapat dirancang untuk memastikan penyediaan barang publik secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pengaruh kebijakan pembiayaan pembangunan barang publik terhadap perekonomian suatu negara dapat dilihat dari aspek-aspek seperti pengaruh terhadap Kebijakan Fiskal, pengaruh terhadap investasi, pengaruh terhadap pelayanan publik, pengaruh terhadap distribusi Pendapatan, Pengaruh terhadap Efisiensi. Dalam beberapa kasus, kebijakan pembiayaan pembangunan barang publik dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara secara signifikan, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesetaraan pendapatan. Namun, kebijakan pembiayaan pembangunan barang publik juga dapat memiliki implikasi negatif, seperti meningkatkan biaya produksi, meningkatkan inflasi, dan meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan pembangunan barang publik harus dilakukan dengan bijak dan berdasarkan analisis yang tepat guna dapat meningkatkan kesejahteraan negara dan perekonomian suatu negara.
Kesimpulan dari konsep dasar pembiayaan pembangunan dan barang publik adalah bahwa pembiayaan pembangunan barang publik dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dana dari pendapatan, utang, dan kekayaan yang bersifat konvensional atau non-konvensional. Barang publik memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif, sehingga membuatnya tidak mungkin dialokasikan melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu, penyediaan barang publik sering kali dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin akses yang adil dan bebas bagi masyarakat tanpa hambatan. Dalam rangka pembiayaan pembangunan, pemerintah harus mempertimbangkan optimalisasi penggunaan dana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan pelayanan pada masyarakat, dan pembinaan aset negara serta hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, pembiayaan pembangunan barang publik menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi suatu negara.
