Praktek mafia Anggaran atas DPPID TH 2011 memberikan kerugian sosial ekonomi yg tidak sedikit bagi Rakyat. Alokasi DPPID TA 2011 ditetapkan BANGGAR DPR, totalnya mencapai Rp 6,31 trilyun, terdiri dari: dana Infrastruktur Pendidikan Rp613 Milyar, Infrastruktur TRANSMIGRASI Rp500 Milyar dan Infrastruktur Lainnya (11 bidang) Rp5,2 trilyun. Bila merujuk komitmen fee yg disepakati dalam kasus Suap pejabat Kemenakertrans sebesar 10%, diperkirakan total dana yg kemungkinan menguap alias bocor ke kantong politisi dan pejabat pusat mencapai Rp 631 milyar, belum lagi bila dihitung dengan dana-dana yang berpeluang bocor ke pejabat daerah. fantastis!
