Adapun “punahnya” kurikulum 2013 ini sebenarnya telah lama diprediksi oleh banyak pihak. Selain karena tingginya potensi kegagalan sebagai akibat dari ketidaksiapan sarana pendukung serta pendidiknya, pemberlakuan kurikulum yang dilakukan pada masa transisi pemerintahan tersebut membuat siapa pun tidak akan mampu menjamin keberlanjutannya. Tak heran apabila saat ini banyak guru yang tengah mempersiapkan diri untuk kembali dijadikan “kelinci percobaan”.
Di sisi lain pemerintahan yang dinakhodai oleh Jokowi-JK pun ternyata telah memiliki konsep sendiri dalam upaya memajukan dunia pendidikan di tanah air. Rencana pemerintah untuk segera merestrukturisasi kurikulum pun pernah disampaikan langsung oleh presiden terpilih. Kurikulum yang akan diberlakukan tersebut lebih mengutamakan pembangunan karakter peserta didik dengan berlandaskan pada budi pekerti dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Misalnya saja, dalam pelajaran Bahasa Indonesia akan disertai dengan pembangunan karakter dan pelajaran Matematika akan dikombinasikan dengan materi tentang budi pekerti.
Di samping itu komposisi pelajaran untuk tiap jenjang pun akan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), sebanyak 75 persen mapel akan difokuskan pada pembangunan karakter peserta didik, budi pekerti serta nilai-nilai budaya tanah air. Sedangkan sisanya baru dialokasikan untuk mata pelajaran yang bersifat ilmiah. Adapun pada jenjang SMP, komposisi mata pelajaran eksak dengan mapel sosial akan diseimbangkan. Pelajaran eksak tersebut baru akan diberikan porsi lebih banyak pada saat anak duduk di bangku SMA. Dengan adanya tahapan seperti ini, diharapkan akan lahir generasi unggul yang mampu menjawab berbagai tantangan di masa yang akan datang.
Berdasarkan penjelasan di atas, tak berlebihan apabila penulis mengajak seluruh guru maupun kalangan pendidikan untuk bersiap menyambut kurikulum baru yang tidak lama lagi akan diberlakukan. Berupaya untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya merupakan upaya yang harus ditempuh untuk menghadapi berbagai tantangan. Sikap “alergi” terhadap (setiap) perubahan hanya akan menjauhkan pendidik dari kodratnya yaitu sebagai agen perubahan.
Meskipun demikian, setiap pendidik pun dituntut untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah apabila dipandang tidak berada pada jalur yang benar. Hal ini dikarenakan pendidik merupakan pihak yang langsung bersentuhan dengan anak sehingga lebih mengetahui kondisi serta kebutuhan di lapangan. Setiap kekurangan maupun kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya disampaikan langsung melalui saluran-saluran yang tepat. Dengan begitu pemerintah pun akan memiliki kesempatan untuk segera memperbaikinya.
Dengan adanya kesiapan pendidik dalam menghadapi setiap perubahan, diharapkan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dengan adanya kesadaran dari pemerintah untuk memperlakukan guru sebagaimana mestinya, resiko terjadinya resistensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan pun dapat dihindari sekecil mungkin.
Ramdhan Hamdani
www.pancingkehidupan.com
