hari senin 16 februari 2015 putusan praperadilan yang diajukan komjen budi gunawan dibacakan,dan hasilnya bak petir di siang bolong.hakim sarpin rizaldi selaku hakim tunggal mengabulkan permohonan yang diajukan Budi Gunawan putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut sukses menghapuskan status tersangka yang dialamatkan kepada Budi Gunawan oleh KPK,putusan ini juga banyak disebut pihak menandai lonceng kematian KPK telah berdentang dimana ini bisa membuat tersangka lain meniru hal yang sama.
peristiwa kedua yaitu eksekusi terpidana mati narkoba Bali Nine yang direncanakan dilakukan di nusa kambangan adanya penolakan dari PM Abbot dan Sekjen PBB tidak mampu mengubah keputusan presiden. keputusan tetap sama.LANJUTKAN EKSEKUSI.tentu saja ada yang pro dan kontra di negeri ini mengenai eksekusi tersebut.bahaya darurat narkoba menjadi alasan utama untuk "menghilangkan" nyawa para pengedar dan bandar narkoba
Dari dua peristiwa diatas sikap presiden joko widodo sangat berbeda.kasus pertama sangat terlihat presiden tidak mampu mengambil langkah tegas dan seolah-olah membiarkan masalah ini berlarut-larut adanya tekanan dari pimpinan koalisi banyak diyakini sebagai alasan presiden joko widodo menunda mengambil langkah tegas,tapi pada masalah kedua presiden joko widodo benar-benar tegas ancaman dan kecaman dari Australia tidak membuat nyali presiden ciut,saran dari Sekjen PBB sama sekali tidak diindahkan.banyak orang termasuk penulis sendiri merasa heran apa yang ditakutkan presiden dari tekanan pimpinan koalisi? apa yang tidak ditakutkan dari ancaman negara asing?jika permintaan Sekjen PBB saja ditolak kenapa tekanan dari dalam negeri membuat presiden pusing? padahal tekanan dari luar bisa saja berdampak buruk bagi seseorang ketimbang tekanan dari dalam.jika presiden takut tidak melantik akan membuat posisi nya di DPR dan pemerintahan sulit bukankah rakyat akan berada dibelakang beliau dan presiden tahu betul people power bisa mengalahkan sebuah rezim.
akhir dari tulisan ini harapan penulis tetap sama,presiden mengambil keputusan yang benar-benar pro kepada rakyat yang mengamanahi nya dan jangan seperti presiden yang dahulu tegas terhadap bawahannya yang tersandung masalah korupsi dan cenderung "lunak" ketika menyangkut masalah grasi
