[caption id="attachment_319806" align="alignleft" width="150" caption="Google"][/caption]
-
Siapapun Presiden RI yang terpilih dan mengemban masa tugas 2014-2019 harus memperhatikan dua hal yaitu : 1. Tegakkan Hukum 2. Menyediakan Lapangan Kerja.
-
Penegakan hukum menjadi syarat utama pembangunan dan keadilan. Tanpa hukum apapun program yang akan dilakukan akan menjadi tontonan. Apa saja bisa dilanggar karena hukum tidak ditegakkan, menjadikan kehidupan berbangsa hilang kepercayaan. Apa saja bisa "cincai" pakai uang.
-
Satu kali saya di dalam taxi di Singapura, setelah bicara panjang lebar tentang "penderitaan-bumiputera" di Singapura yang seolah2 menjadi warga negara no 2, saya mulai membicarakan kesejahteraan. Saya tanya kalau merasa menderita, kenapa masih di Singapura. Kenapa tidak pindah ke Malaysia atau Indonesia ? Si supir merasa Malaysia bukanlah negara "merdeka". Dan si supir bilang Indonesia adalah negara "mengerikan" karena hukum tidak berlaku. Hukum "cin-cay" yang berlaku.
-
Satu kali lagi saya di dalam restoran didaerah Arab-street, bersama anggauta DPRD Sumut dan ajudannya, sengaja mencari makanan halal. Dan makan di restoran milik laki2 asal Surabaya. Setelah makan anggauta DPRD itu dan ajudannya mengeluarkan rokok Indonesia. Hari masih pagi dan belum banyak orang. Restoranpun tidak ada orang kecuali kami bertiga saja. Begitu mau diambil satu batang rokok, si laki2 Surabaya menegor dan meminta untuk tidak menyalakan rokok buatan Indonesia, kenapa ? Karena kalau merokok "asing"(rokok import-yang belum kena pajak) dan juga merokok di dalam restoran ada larangan berupa denda 500 $ Sin ( kira2 4 juta rupiah). Kalaupun masih mau merokok, silahkan di jalan. Diizinkan merokok di jalan didepan restoran. Rokok impor ? Lain lagi.
-
Kemudian saya tanya, kenapa takut sekali, hari masih pagi dan tidak ada orang. Si laki2 Surabaya menjelaskan, dari bau rokok atau ada yang mengintip dari jendela apartemen dan "mengadukan-nya" ke polisi. Pasti dalam 2 menit polisi sudah disini. Karena rupanya baru2 saja dia mendapat hukum denda itu karena ulah orang Indonesia yang "keras kepala" masih saja merokok di restorannya. Hukum ditegakkan, rakyat bekerja sama dengan penegak hukum, di negara sebelah, nggak usah jauh2 mencari contoh sampai ke Jerman ! Malu ?
-
Presiden mendatang harus bisa menghidupkan rakyat ini untuk sadar dalam penegakan hukum. Kenapa susah banget ? Karena tidak dicontohkan oleh pejabat itu sendiri. Lihat saja apapun hukum di negara ini pasti berhadapan dengan uang dan rakyat papan atas. Semua jadi bisa di bayar, akhirnya hukum hanyalah tulisan atau slogan didepan kantor polisi dan kantor2 pengadilan. Negara jadi negara "cowboy" siapa kuat dan kaya semua pasti beres. Hukum dikangkangi, disembelih dengan fulus.
-
Hukum dan Korupsi juga yang merontokkan partai Demokrat sebagai partai pemerintahan. Kepercayaan rakyat runtuh. Ulah elit partai yang korupsi, hanya iklan dan slogan untuk memberantas korupsi. SBY menjanjikan sebagai panglima perang menegakkan hukum melawan korupsi, eh malah kawan sendiri dan mungkin juga "anak-istri" terlibat korupsi ? Apa Jokowi bisa mencontohkan dan menghukum kawannya di PDIP ? Juga dengan Prabowo, apakah bisa menghukum "jejak dirinya" sendiri ? Harus ada kepercayaan rakyat untuk penegakan hukum ! Syarat yang tidak bisa lagi dikompromikan. Kalau tidak lima tahun kedepan Indonesia akan makin terpuruk. Saya jadi ingat hari pertama Lee Kwan Yew memerintah Singapura, dia bilang : " Singapura harus Nol dari Korupsi ! " dan nyatanya korupsi di Singapura relatif tidak ada. Begitu juga Cina dan Korea Selatan pada awal pembangunan di tahun 70-80- an.
-
Lalu mengapa rakyat ini miskin dan jauh dari sejahtera ? Ya karena tidak memiliki pendapatan harian atau bulanan yang memadai. Bisa jadi sudah mendapatkan pekerjaan tapi gaji bulanan tidak cukup karena pengeluaran bulanan lebih besar. Ditambah dengan hutang kredit dan semua kewajiban iuran yang makin tinggi. Jadinya kembali harus "korupsi" lagi. Belum lagi biaya untuk sehat menjadi mahal. Networking di Indonesia jadi rusak, yang dimulai dari hukum dan ketidak tersediaan lapangan kerja atau tidak cukupnya penghasilan pekerja itu sendiri. Polisi-Guru-Petani jadi susah dan akhirnya "malakin" rakyat-murid dan tetangga. Dilain sisi Jenderal2korup-PNSkorup-Pedaganghitam- menikmati hukum dan pemberantasan "korupsi" yang mirip entertainment di acara2 TV. KPK itu tidak memberantas korupsi, tapi mengangkat koruptor jadi selebrity, wong korupsi terus menerus meningkat. Apanya yang diberantas ? Berantas hama ya berhasil jika hamanya hilang. Bukan malah makin banyak. Kenapa korupsi tidak diberantas KPK ? Karena rakyat ini tidak "mengerti" apasih ruginya korupsi ? Kalau ketahuan dihukum paling 2 tahun, itu kalau ketahuan. Berapa banyak yang tidak ketahuan. Dan saya sendiri tidak faham apa efeknya korupsi si Anas atau Nazaruddin atau Ratu Atut pada saya, pada anak2 saya. Atau anda tau ruginya anda karena si Angel korupsi ? Berapa ruginya anda ? Berapa ruginya anda jika elit di BUMN tiap bulan korupsi dan pajak ditilep. Tidak pernah dijelaskan secara rinci oleh KPK pada rakyat ! Jadi rakyat tidak "mengerti" apa ruginya itu korupsi. Malah kelihatan enak kalau ada kesempatan korupsi. Siapa tau bisa beli Alphard dan kawin siri.
-
Waktu saya ambil doktor di Jerman, satu malam saya nonton vcd bajakan sejarah hitler. Vcd ini illegal, saya dapatkan dari tempat penyewaan vcd dengan harga mahal. Film itu menggambarkan kehebatan hitler, bagaimana dia membangun Jerman yang hebat. Tentu film ini sebelum hitler menjadi iblis. Malah kalau sejarah bicara lain, hitler di film itu menjadi "manusia setengah dewa"-nya Jerman. Banyak hal bisa dipelajari dari vcd itu. Tapi saya jadi tidak mengerti ketika saya membaca slogan "Arbeit macht frei" ("Kerja menghasilkan kebebasan"). Kok bisa ya kerja jadi bebas, bukankah kerja jadi budak ! Waktu itu saya berfikir seperti itu. Sekarang saya faham jika anda mau bebas maka anda harus punya penghasilan, dan penghasilan didapat dari bekerja. Bekerja harus ada lapangan pekerjaan. Pekerjaan harus cukup memberi penghasilan. Masalah ini sangat serius di negara kita. Data menunjukkan adanya TKW ke luar negeri, artinya lapangan kerja dalam negeri tidak memadai. Lahan pertanian berkurang artinya menjadi petani tidak akan mendapat penghasilan yang memadai, begitu juga nelayan (yang tinggal ambil ikan dilaut) dan guru (setiap tahun masih meminta sumbangan pembangunan sekolah). Siapa yang bertanggung jawab pada semua ini ? Presiden !
-
Jadi apakah Jokowi atau Prabowo dengan wakilnya masing2 bisa menegakkan hukum ? Sebagai Gubernur Jakarta, Jokowi masih belum bisa menegakkan hukum "jangan buang sampah di kali", sebagai Jendral Prabowo belum bisa menjelaskan kasus2 penculikan dan ham ?
-
Apakah Jokowi dan Prabowo bisa memperbanyak tersedianya lapangan pekerjaan ? Bagaimana bisa jika biaya kampanye datangnya dari sumbangan "konglomerat" yang selalu menekan upah buruh ? dan terus mengeruk laba ke diri sendiri ?
-
Jadi akan sia2 saja kita pilih Presiden di PILPRES 2014 nanti, jika orang yang kita harapkan itu tidak juga membawa RAKYAT ini menegakkan HUKUM dan menyediakan lapangan PEKERJAAN untuk rakyat.
-
Mungkin bisa jadi malah RAKYAT yang akan disalahkan ! Apa salahnya ? Ya kenapa pilih "tu orang" ! Salahkan "loe"? Eh si Golput jadi merasa bener ! gila !
RB.13.4.2014
