Saya akan sangat curiga jika Demokrat nanti malam sekali lagi mengecoh koalisi PDIP dan berakhir dengan merebut posisi ketua MPR.
Sistem "paket" akan dipaksakan lagi oleh koalisi prabowo, lagian itukan sudah menjadi UU dan disahkan MK pada waktu uji materi UU MD3.
Jadinya satupun posisi wakil ketua tidak akan didapat oleh koalisi PDIP, apalagi ketua MPR.
Meskipun sebagai pemenang pemilu, aneh juga "sistem" yang dibuat jadi sangat tidak demokratis. Pemilih atau rakyat yang memilih PDIP dan itu yang terbanyak pada pemilu pileg, sama sekali tidak mendapat kursi pimpinan di DPR atau MPR. Rakyat tidak memiliki "roh" yang diwakilkan pada anggauta
legislatif ?
Apa ya kira2 perasaan "demokrat" atau "sby", yang dahulu dimuluskan dengan UU yang membuat otomatis "demokrat" memimpin ketua DPR ? Atau adakah "hati yang jujur" dari koalisi prabowo, bahwa ini sebenarnya bukan lagi masalah demokrasi, tapi masalah "ego politik" atau jadinya "serakah politik". Akankah nanti menuai karma ?
Jika toh akhirnya beneran bahwa ketua MPR nanti dijabat oleh Demokrat karena jatah "dagang sapi" dan para wakilnya dari koalisi prabowo dengan satu dari empat partai koalisi prabowo juga ppp yang dijanjikan sesuai "transaksi dagang sapi", maka saya bisa katakan "selamat datang eyang harto".
Jauh kebelakang "sejarah politik orba" jadi menjadi jelas, dan saya jadi curiga "sby" ini siapa sebenarnya ? Apa boneka ke-dua yang memang sudah diskenariokan agar "eyang" tidak di "bully" dan skenarionya nanti digantikan "prabowo" putra mahkota ? Lalu kembali-lah era "eyang harto" !
Skenario yang "hidden" ini luar biasa juga, kalau lagi2 menjadi dugaan ada apa sebenarnya "sby" dengan "mega" sampai "karatan" begitu "marah-nya". Atau Mega tau semua dibelakang sby itu ? Atau kalau mau diperpanjang dugaannya, jangan2 memang tahun 65 itu skenario yang panjang dengan pki-nya dan sarwoedi serta Bung Karno-nya. Mesti dibuka kembali peranan sarwoedi yang ayahnya ani ini beneran apa "buatan" ? Jadi ber"halusinasi" ?
Skenario menguasai DPR lalu MPR dan akan menurunkan jokowi-jk di paruh 2 tahunan akan menjadi nyata. Lihat saja nanti apakah akan di rubah lagi cara memilih presiden di republik ini. Tentu dengan alasan "pancasilais", ... Jadi orde baru yang menyengsarakan rakyat selama 32 tahun adalah contoh "pancasilais dalam politik".
Apapun skenarionya, jika tidak ada kejujuran dan keterbukaan, apalagi terlihat "politik ego" maka akan berlaku karma... "Siapa yang menanam angin akan menuai badai"
Ingatlah di republik ini masih ada "rakyat" dan rakyat itulah yang memberi mandat pada anda semua...anggota legislatif...!
RB.
6/9/2014
