Penggunaan wewenang diskresi oleh Badan/Pejabat administrasi pemerintahan hanya bisa dilakukan pada hal eksklusif dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau lantaran peraturan yang terdapat mengenai sesuatu hal tidak kentara & hal tadi dilakukan pada keadaan darurat/mendesak demi kepentingan generik yang sudah ditetapkan pada suatu peraturan perundang-undangan.Â
KEMBALI KE ARTIKEL