Selasar media sosial, waktu itu, penuh sesak dengan ujaran kebencian dan berita palsu. Kominfo mencatat sekira 800 ribuan akun terindikasi sebagai pusat produksi informasi palsu (Celinova, 2022).
Dalam dunia yang sering kali dipenuhi dengan ketegangan politik, konflik, dan perdebatan ideologis, penting untuk diingat bahwa di balik semua itu, ada satu nilai yang jauh lebih mendasar dan universal: Kemanusiaan.
Kemanusiaan adalah inti dari setiap interaksi manusia, dan sering kali, nilai-nilai kemanusiaan ini diabaikan dalam hiruk-pikuk politik.
Dalam konteks kemanusiaan tersebut, Presiden Prabowo, bagi saya, adalah pelanjut ideologis Gus Dur. Mengapa demikian? Kita mulai dengan membahas sedikit sikap politik Republik Vanuatu.
Republik Vanuatu: Pendukung Utama Kemerdekaan Papua-Papua Barat
Vanuatu adalah negara kepulauan yang terletak di Pasifik Selatan. Dengan memiliki 83 pulau, luas Vanuatu tak lebih besar dari kepulauan Maluku. Tahun 2020, tercatat populasi di Vanuatu sebanyak 307,815 orang.
Singkat cerita, Vanuatu Merdeka pada 30 Juli 1980 dengan Walter Lini sebagai Perdana Menteri pertamanya sampai 1991. Meskipun merdeka, Vanuatu tetap berhubungan dengan Britania Raya sebagai bagian dari Persemakmuran.
Dalam urusan Luar Negeri, saat itu, Walter Lini dari partai Vanua'aku Pati (VP) bergabung dengan Gerakan Non Blok (GNB). Namun, Partai VP pecah pada tahun 1987. Barak Sope membentuk partai baru bernama Partai Progresif Melanesia (MPP). Sementara, Walter Lini membentuk, Partai Persatuan Nasional (NUP). Sedangkan, Donald Kalpokas tetap menyatakan dirinya sebagai pemimpin VP yang terpecah menjadi dua tersebut.
Sementara itu, partai pemenang pemilu 1991 adalah Persatuan Partai Moderat (UMP) pimpinan Maxime Carlot Korman, yang berkoalisi dengan Walter Lini dari NUP.
Seperti negara-negara parlementer lainnya, Vanuatu mengalami masa Dimana pemimpin dating silih berganti dengan begitu cepatnya. Mosi tidak percaya parlemen menjadi senjata pamungkas untuk menggulingkan suatu pemerintahan. Negara menjadi tidak stabil.
Tahun 2013, Vanuatu dipimpin oleh PM Moana Carcasses Kalosil. Inilah era dimana Kalosil melembagakan peninjauan penjualan paspor diplomatik dan secara terbuka menyatakan dukungannya untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat, sebuah langkah yang didukung oleh mantan PM Kilman dan Carlot Korman.
Siapapun PM-nya, Vanuatu tetap Mendukung Pemerdekaan Papua
Sikap politik PM Kalosil ini dilanjutkan hingga tahun 2020 di bawah PM Charlot Salwai Tabimasmas dari Partai Gerakan Reunifikasi untuk Perubahan. Salwai kemudian digantikan oleh Bob Loughman Weibur dari partai VP, sejak 20 April 2020 sampai hari ini. Weibur adalah pemimpin VP sejak 2018. Weibur juga sempat diganti oleh PM Sato Kilman.
Namun tidak butuh waktu lama, tepatnya pada 10 Oktober 2023, Charlot Salwai terpilih Kembali sebagai PM Vanuatu dengan dukungan 3 pimpinan partai: Ishmael Kalsakau Ma'aukoro dari Union of Moderate Parties, Jotham Napat dari Leaders Party dan Ralph Regenvanu dari Graon Mo Jastis Party. Salwai sempat hadir pada acara pelantikan Prabowo-Gibran 20 Oktober 2024.
Vanuatu dikenal sebagai salah satu negara yang terlalu mencampuri kedaulatan RI dalam mendukung kemerdekaan Papua. Dalam beberapa kesempatan, pemimpin Vanuatu sebelumnya, termasuk Bob Loughman, telah menyoroti isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua dalam forum internasional seperti PBB, dan menyerukan agar PBB melakukan penilaian independen terhadap situasi di wilayah tersebut.
Vanuatu juga mendukung kelompok separatis Papua, seperti Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), dan menjadi saksi ketika organisasi tersebut didirikan.
Meskipun tidak ada pernyataan terbaru dari Salwai mengenai sikap politiknya khusus terhadap Papua, latar belakang politik Vanuatu menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung Kemerdekaan Papua dan menyerukan perhatian internasional terhadap masalah tersebut.
Prabowo Perintahkan Para Menteri Terkait Membantu Vanuatu
"Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan." Mungkin ideologi kemanusiaan inilah yang melandasi kebijakan Presiden Prabowo untuk memberikan bantuan ke Republik Vanuatu.
Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Vanuatu setelah negara tersebut dilanda gempa bumi dengan magnitudo 7,3 pada 17 Desember 2024. Meskipun Vanuatu memiliki posisi politik yang mendukung kemerdekaan Papua, langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap solidaritas kemanusiaan di kawasan Pasifik.
Gempa bumi yang terjadi di Vanuatu telah menyebabkan kerusakan signifikan, mengakibatkan lebih dari 80.000 orang terdampak, termasuk 14.104 anak dan 769 penyandang disabilitas. Sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 200 orang mengalami luka-luka (Antaranews.com, 23/12/24). Pemerintah Vanuatu telah menetapkan status darurat sejak 17 hingga 24 Desember 2024 untuk mengatasi krisis ini.
Rencana Pengiriman Bantuan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengungkapkan bahwa pengiriman bantuan merupakan respons cepat terhadap kebutuhan mendesak di Vanuatu. Tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan diberangkatkan pada 24 Desember untuk mempersiapkan logistik sebelum pengiriman bantuan tahap pertama yang dijadwalkan pada 27 Desember.
Bantuan ini mencakup: Tim SAR; Suplai air bersih; Pelayanan Kesehatan; Rekonstruksi infrastruktur dasar, terutama fasilitas Kesehatan. Bantuan awal juga akan mencakup tim Emergency Medical Team (EMT) dan suplai obat-obatan serta kebutuhan dasar lainnya seperti makanan dan air bersih.
Implikasi Politik
Meskipun Vanuatu dikenal memiliki sikap politik yang mendukung kemerdekaan Papua, pengiriman bantuan kemanusiaan ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk membantu negara-negara tetangga dalam situasi krisis. Hal ini bisa dilihat sebagai upaya untuk memperkuat hubungan bilateral di kawasan Pasifik, di mana Indonesia berperan sebagai negara besar dengan tanggung jawab regional.
Presiden Prabowo sangat serius saat mengatakan bantuan kemanusiaan. Tidak pernah diragukan. Sikapnya juga tidak berubah, meski negara yang dibantu memiliki sikap politik yang secara etika internasional sangat tidak terpuji, seperti Vanuatu yang selalu mengurusi persoalan kedaulatan RI.
Bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Vanuatu merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana tetapi juga untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Pasifik.
Meskipun terdapat tantangan politik, tindakan ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan dalam hubungan internasional, serta menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan bencana di tingkat global. *
