Teori paling singkat tentang demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selama Indonesia belum mengganti sistem politik, maka dalam segala kebijakan pemerintah masyarakat memilki hak yang sangat besar untuk turut serta memilih setiap kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat, baik secaraa langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Namum dalam hal UU pilkada saya melihat bahwa sebagian besar masyarakat menolak ospi pemerintah bahwa pilkada untuk memilih kepala daerah harus dilakukan oleh DPRD dengan berbagai alasan; cost politik mahal, konflik akar rumput, menghemat anggaran dan katanya tidak bertentangan dengan konstitusi. Jika masyarakat menolak berarti UU ini tidak menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga menurut saya pemerintah tidak lagi memprioritaskan kepentingan masyarakat dan fungsi Negara untuk melayani dan mengakomodir aspirasi rakyat melalui partai politik dalam lembaga perwakilan perlu dipertanyakan.
