Menurut Ps. Gubernur Aceh Tarmizi Karim menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru, cara untuk mengurangi dampak pengangguran di Aceh dalam waktu singkat adalah mengundang masuknya investor-investor ke Aceh. Mengurangi pengangguran adalah salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh sebagai bagian dari kerja keras untuk membangun Aceh yang baru.
Harus diakui, bahwa banyak hal bisa “dijual” di Aceh. Ada ratusan sumber daya alam yang dapat dieksploitasi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Aceh. Namun, mengundang masuknya investor secara besar-besaran bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Menurut saya, masyarakat Aceh yang semakin cerdas tidak dapat hanya ditawarkan dengan ide dan solusi yang bersifat instan dan sesaat, karena pembangunan kesejahteraan bukan harus dimulai dari orang lain, melainkan berangkat dari rakyat Aceh sendiri.
Angka pengangguran di Provinsi Aceh terhitung hingga Februari 2012 sejumlah 164,4 ribu orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,87 persen. Ini berarti mengalami peningkatan sekitar 15,4 ribu orang dibandingkan Agustus 2011 yang hanya sejumlah 149 ribu orang. Angka pengangguran tersebut didominasi angkatan kerja yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat mencapai 50,3 persen atau sekitar 82,7 ribu orang. Kemudian terdapat sekitar 5,3 ribu lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang pada Februari 2012 sebagai pengangguran dan untuk tamatan Diploma sekitar 7,2 ribu orang.
Sementara itu, daya serap tenaga kerja terbesar di Aceh masih berada pada sektor pertanian yang menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 50%. Jauh lebih besar daripada sektor-sektor lain seperti jasa dan pelayanan. Dari data tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan awal bahwa; Aceh masih terhitung rendah dalam pengembangan sumber daya manusia; Aceh memiliki potensi luar biasa dalam sektor pertanian yang berpeluang untuk terus berkembang dan ditingkatkan menjadi lebih baik melalui program-program pemanfaatan teknologi terapan.
Memang, ide untuk mengundang investor masuk Aceh bukanlah ide yang buruk juga, namun alangkah baiknya, apabila hal itu dilakukan ketika masyarakat Aceh telah cerdas dan matang serta memiliki system birokrasi yang baik dan bersih. Berbicara system birokrasi, pemimpin pemerintahan Aceh yang baru bukanlah orang yang berpengalaman dalam birokrasi maupun disiplin ilmu pemerintahan. Dr Zaini adalah dokter, yang secara akademisi dapat dikatakan unggul, namun kemampuannya dalam hal birokrasipun belum teruji cukup baik, ditambah dengan usia yang terbilang uzur untuk mengurusi kompleksnya persoalan Aceh. Sementara itu, wakilnya Muzakkir Manaf pun hanya berpendidikan SMA, pengalaman tempurnya sebagai pejuang GAM hanya berlaku dalam lingkup terbatas di kalangan GAM saja, ia pun tidak teruji dalam birokrasi dan pemerintahan dan berbagai aturan yang mengikatnya. Namun sebagai pilihan rakyat Aceh, tentunya integritas mereka berdua adalah jaminan dan kepercayaan yang dapat ditawarkan dalam membangun Aceh yang baru. Ide dan terobosan yang out of the box sangat diperlukan tidak hanya sekedar mengobral janji dan program-program mimpi instan namun lebih kepada pembangunan masyarakat Aceh yang cerdas, maju dan islami. Semuanya perlu waktu, juga demikian halnya dalam membangun Aceh.
