Berita di atas bukanlah gosip, atau isapan jempol belaka, apalagi berita bohong,kabar tak mengenakkan itu datang dari seseorang yang sangat tahu kondisi perlistrikan di Negara kita ini. Adalah Bapak Dahlan Iskan, Direktur Utama PLN yang mengatakan hal tersebut, di sela-sela sebuah acara Talk Show Interaktif “Jakarta Lawyers Club” yang ditayangkan oleh TV One pada akhir agustus lalu.
Walaupun secara eksplisit beliau tidak jelaskan, kapan kondisi tersebut terjadi dan apakah masih berlangsung sampai sekarang, tapi setidaknya kenyataan tersebut membuat hati saya menjadi miris, betapa ketidakadilan di negeri ini, seakan-akan berlangsung secara sistematis dan sudah sampai pada batas yang memprihatinkan.
Betapa tidak, Kaltim dan Riau, dua propinsi penghasil energi terbesar bagi bangsa ini, koq bisa ya mengalami krisis listrik ??? Sebuah fakta yang tidak masuk akal dan sulit dicari penjelasannya.
Sebagai bahan renungan ada baiknya kita baca sebuah tulisan seorang kompasianer yang mengupas lengkap dan tajam mengenai kandungan energi di Kaltim. Ini Linknya
http://media.kompasiana.com/new-media/2011/07/21/nkri-apakah-bentuk-lain-dari-penjajahan-1/
Lebih lucunya lagi, masih keterangan yg diperoleh dari Bapak Dahlan Iskan pada acara tersebut, Kaltim dan Riau pada waktu itu tidak mendapat alokasi proyek pemerintah untuk pembangunan mega proyek 10.000 megawatt, sampai-sampai kedua gubernur propinsi tersebut protes, ada apa ini ??? Koq aneh, daerah yang menghasilkan energi dibiarkan kekurangan listrik, pantas saja listrik di kampung saya saban hari byar pret (kondisi yg mungkin tdk terjadi di sebagian besar wilayah di pulau jawa).
Apakah ini adalah skenario pemerintah pusat, bahwa daerah-daerah khususnya daerah penghasil tidak boleh maju atau daerah penghasil memang sudah diplot sebagai daerah layaknya sapi perahan ???
Karena saya pernah mendengar rumor (namanya saja rumor, jadi belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya) pada satu kesempatan berbincang dengan seorang anggota dewan di daerah, saya mempertanyakan mengapa sangat jauh sekali perbedaan pembangunan di kaltim dengan pulau jawa, padahal kaltim menyumbang devisa sangat besar bagi negara ini, karena setahu saya untuk tahun 2010 saja PDRB Kaltim untuk pusat sebesar 320 triliun rupiah.
Jawabannya sungguh mencengangkan saya, bahwa disinyalir ada sebuah skenario untuk menghambat kemajuan daerah, agar tidak ber ulah macam-macam yang bisa membahayakan eksistensi pemerintah pusat (semoga rumor ini tidak benar).
Namun setuju atau tidak setuju, rumor di atas sedikit terjawab dengan sikap “pilih kasih” pemerintah pusat yang tidak memberikan jatah proyek 10.000 megawatt tersebut, jika alasannya daerah lain juga membutuhkan, apakah rakyat di Kaltim dan Riau di anggap tidak membutuhkan, seharusnya (jika dipandang dari sudut keadilan dan kepatutan) daerah penghasil energi layaknya Kaltim dan Riau harusnya lebih diprioritaskan.
