Ekonomi Papua pada Triwulan III tahun 2021 tumbuh sebanyak 14,54 persen. Angka itu menjadi yang tertinggi di Indonesia dan berada jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 3,51 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Papua Naek Tigor Sinaga menilai Papua jadi katup pengaman ekonomi nasional.
Papua dengan sumber daya alam yang melimpah, pertumbuhan ekonomi nasional yang pesat  menarik banyak minat para tikus untuk mencuri keju. Telah kita kenal dan tidak asing lagi yang namanya korupsi.
Korupsi merupakan suatu tindakan sesuka hati yang biasanya dilakukan para pejabat, mengunakan jabatannya. Jabatan yang diberikan oleh masyrakat untuk bertindak sesuka hati.
Para koruptor mengunakan kekuasan untuk merampas hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.
Papua dengan pertumbuhan perekonomian melampaui pertumbuhan perekonomian nasional di satu sisi sangat membanggakan. Akan tetapi, hal ini justru menggiurkan bagi para pejabat-pejabat dari berbagai kalangan untuk mencari keuntungan pribadi, dengan melalui jalur yang tidak bermoral (korupsi).
Di tengah masa pandemik, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menangani enam kasus dugaan korupsi berstatus penyidikan selama tujuh bulan terakhir. Total kerugian negara mencapai sekitar Rp 270 miliar.
Papua juga yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat akan tetapi realitanya masih tertinggal jauh dari pertumbuhan itu. Orang-orang Papua sendiri masih hidup di atas garis kemiskinan.
Tingkat kemiskinan di Papua masih jadi yang tertinggi di Indonesia per Maret 2021. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di provinsi paling timur tersebut mencapai 26,86% atau 920 ribu jiwa dari total penduduk. Artinya, lebih dari seperempat penduduk di Bumi Cenderawasih hidup di bawah garis kemiskinan.
Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah dan pertumbuhan ekonomi yang melampaui perekonomian nasional masih hidup dalam lingkaran kemiskinan.
Tidak diherankan lagi jika dikatakan bahwa  Papua dibingkai oleh korupsi. Mereka yang melakukan korupsi (koruptor) lebih mementingkan keuntungan bagi diri mereka sendiri.
Korupsi yang terjadi di Papua yang dilakukan entah oleh Pemerintah Daerah, Provinsi atau di atasnya perlu diberantas. Pemerintah perlu membuat suatu aturan yang tegas dalam membasmi korupsi.
Tetapi apakah dapat berhasil?
Menjadi suatu titik kebinggungan dikarenakan yang melakukan korupsi (koruptor) ialah oknum-oknum tertentu yang berada dalam pemerintah.
KPK apakah mampu dalam menyelesaikan korupsi?
KPK Perlu dipertegas dengan aturan-aturan.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bekerja sama dalam mencari jalan keluar untuk menegani para elite yang doyan korupsi.
Oleh sebab itu, perlu kerja sama yang komprehensif karena usaha-usaha yang dilakukan selama ini oleh KPK masih relatif stagnan.***
