Penguatan Ketahanan Pangan
Pennguatan ketahanan pangan merupakan prioritas yang harus diselesaikan oleh Presiden mendatang, karena sudah banyak sekali produk produk pangan impor yang telah merebut pasar dalam negeri yang pada kenyataannya telah menyengsarakan para petani Indonesia, berbagai macam permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri, mulai dari masalah sulitnya mendapatkan lahan pertanian yang subur, kurang tersedianya pupuk, minimnya pengembangan tanaman pangan beserta pencegahan hama, rantai distribusi produk pangan yang kurang efisien, sampai banyaknya tengkulak maupun spekulan pasar yang meninggikan harga pangan sehingga Pada akhirnya produk lokal kurang bersaing dan kurang tersedia di pasaran, hal ini yang menjadikan alasan pemerintah sebelumnya membuka keran pasar produk pangan asing.
Penguatan Ketahanan Ekonomi
Penguatan ketahanan ekonomi, tantangan besar kemajuan perekonomian nasional lima tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan. Perkembangan ekonomi regional di kawasan Asia yang sangat pesat dengan terbukanya , merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan struktur dan daya saing perekonomian nasional. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi perlu mempertimbangkan beberapa agenda berikut:
- Bagaimana memastikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan menguat dalam jangka pendek dan menengah
- Meningkatkan daya saing industri dan perdagangan
- Memicu investasi dan pertumbuhan
- Meningkatkan pencapaian pendapatan negara di sektor pajak
- Membangun ekonomi inovatif dan kreatif.
- Transformasi ekonomi untuk memodernisasi model ekonomi bangsa dalam 5 tahun kedepan.
Agenda tersebut mungkin tampak agak idealis pada saat ini. Namun persaingan ekonomi saat ini memacu kita untuk bisa berhasil dalam kondisi perekonomian global yang sedang berakselerasi menuju ke zona perdagangan bebas Asia. Ekonomi global juga sedang menghadapi pelemahan Produk Domestik Bruto dan hal itu mempengaruhi melemahnya produksi industri lokal dan menurunnya pertumbuhan investasi modal.
Presiden yang akan datang harus siap menyambut dampak pelemahan ekonomi tersebut dan harus bertindak tegas dan cepat.
Pemerintah perlu memperkenalkan berbagai insentif dan inisiatif untuk mempermudah sektor jasa yang membuka peluang investasi di sektor-sektor kunci ekonomi. Paket stimulus juga sangat diperlukan untuk mendorong terciptanya pembangunan infrastruktur terintegrasi, menjamin peningkatan volume ekspor dan percepatan investasi asing mengalir ke Indonesia. Defisit fiskal bisa diredam dan ketergantungan produk impor juga perlu dikurangi dengan pengetatan belanja impor yang diperlukan untuk mengurangi defisit anggaran, mengingat defisit neraca perdagangan tahun lalu mencapai USD 12.6 millyar, yang disebabkan oleh impor minyak dan gas yang sangat berlebihan, sehingga menggerus anggaran Negara & menekan nilai kurs rupiah.
Perlunya kebijakan yang menstimulus pemodalan industri pengolahan minyak dan gas, industri pengolahan mineral “dengan memperbesar kandungan produk dan jasa local” serta perlu mentriger masuknya investasi modal asing pada industri pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah dari produk migas dan mineral juga menentukan keseimbangan dalam penggunaan dan penerimaan anggaran Negara.
Perlunya kemudahan regulasi kegiatan usaha sektor swasta, koperasi dan BUMN juga merupakan faktor yang sangat mendorong pertumbuhan, diantaranya dengan memberikan insentif kepada perusahaan nasional yang mengutamakan produk primer & sekunder unggulan dengan mengutamakan konsumsi dalam negeri.
Penting juga untuk dibenahi yaitu sektor infrastruktur dan transportasi dimana kedua sektor tersebut selalu menjadi hambatan manajemen rantai pasok serta permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan tranformasi ekonomi juga diperlukan dengan menciptakan perekonomian bernilai tinggi yang mengakselerasikan modal baru pertumbuhan. BUMN perlu dibantu untuk meningkatkan produktivitas, menstimulasi inovasi & meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya.
Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan pertumbuhan terpusat, namun juga perlu dikembangkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Pemerintah harus melakukan diversifikasi usaha dan memberikan insentif dalam industri yang strategis dimana bangsa kita memiliki keahlian, kekuatan dan potensi untuk mandiri berproduksi . Perluasan konsentrasi produksi ke daerah-daerah juga perlu dipertimbangkan agar dapat mengangkat nilai kompetensi tenaga kerja di daerah , adalah tugas Negara untuk mendukung dan membina potensi tenaga kerja lokal dengan memberikan bekal keahlian, modal intelektual dan keterampilan dengan demikian ketergantungan tenaga asing dapat diminimalisasi terutama hanya untuk transfer knowledge.
Pemerintah kedepan juga perlu mengatur norma hukum perdagangan yang melindungi kepentingan Negara dalam mempermudah bisnis, industri dan perdagangan, Hal tersebut sangat berarti untuk memberikan kepercayaan serta kepastian hukum kepada investor dan pelaku usaha bahwa berbisnis di Indonesia adalah aman dan nyaman.
Disisi penerimaan pendapatan Negara yang bersumber dari pajak, Pemerintah kedepan perlu mengejar kekurangan yang telah dialami di tahun 2013 yaitu kurang Rp 76,3 triliun dari target pemerintah. Tentunya pemerintah harus meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi serta dunia usaha. Perlunya penataan system perpajakan nasional dan peningkatan potensi perpajakan , cukai dan kepabeanan.
Selain penerimaan pajak, pemerintah juga diharapkan mampu menggali pendapatan di sektor maritim dan kelautan yang mana potensinya sangat besar mengingat Indonesia adalah Negara maritim.
Penguatan Ketahanan Energi
Pentingnya penguatan energi juga sangat mendesak untuk dibenahi oleh Presiden mendatang, mengingat pertumbuhan konsumsi energi nasional yang mencapai 7% per tahun, hal ini perlu diimbangi dengan pasokan energi primer yang sesuai dengan kebutuhan, perlunya deregulasi kebijakan energi yang mempermudah penggunaan energi dalam negeri serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta mengurangi ketergantungan impor minyak, perlu juga mengendalikan penggunaan subsidi energi, sehingga subsidi sebaiknya disubstitusi ke program kesehatan dan program pendidikan.
Pemerintah juga perlu mentransformasi Pertamina dan SKK Migas dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara di sektor migas dan meningkatkan kedaulatan Negara dalam mengelola sumber daya energi untuk kemakmuran rakyat.
Pemerintah diharapkan perlu membentuk komite daya saing nasional guna memberikan solusi hambatan daya saing terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas, komite daya saing nasional wajib mengatasi hambatan struktural untuk pertumbuhan dan merespon perubahan pola daya saing sehingga memberikan solusi yang efektif dan efisien terhadap daya saing produktifitas nasional.
Cukup banyak tantangan dan tugas yang harus diemban presiden mendatang, sehingga diperlukan Presiden yang mempunyai kompetensi serta integritas tinggi demi tercapainya harapan Indonesia yang lebih baik .
