Demokrasi, otoritarianisme, liberal, presidensial atau apapun namanya hanyalah sekedar alat, bukan tujuan. Sasarannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsanya. Sejauh ini pilihan demokrasi masih relevan dipertahankan, setidaknya suara yang menghendaki sistem politik otoritarian sayup terdengar di antara gemuruh anak bangsa meneriakkan demokrasi. Kita percaya bahwa demokrasi tetap menjadi suatu pilihan, bahkan di sektor ekonomi sekaligus yang sudah berubah menjadi monster liberalisme yang dengan mudah menggusur yang lemah. Di sini terlihat peran negara bahkan hanya sekedar penyalur hasrat kapitalisme belaka.
Saat ini PDB Indonesia sebesar 1,6% atau Rp 98 Trilyun ini masih berada di tingkat kemiskinan yang cukup mengkhawatirkan yaitu 14,15%. Index pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di 0,734 atau menempati pada urutan 111 dari 182 negara di seluruh dunia. Indeks Korupsi kita juga menempati urutan kelima dari 10 negara ASEAN.
Dari 8 buah hasil rekomendasi yang di hasilkan, dapat di lihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap peran partai politik terus menurun, tetapi masih di perlukan dalam proses berdemokrasi. Bangsa ini telah kehilangan budaya malu yang menjadi nilai-nilai luhur, tidak hanya dari sisi kebangsaan, tetapi juga dari perspektif sosial politik. Banyaknya para koruptor, para menteri yang tidak malu menggunakan mobil dinas mewah yang baru, para kalangan eksekutif dan legislatif yang sibuk perang kata-kata yang kurang mendidik, sungguh ironis nasib bangsa Indonesia sekarang ini. Budaya malu merupakan out put dari suatu keadaan masyarakat, dalam masyarakat yang sehat dan maju, budaya malu tumbh dengan sendirinya sebagai bentuk ketertiban dan keberadaan suatu masyarakat, jika masyarakat tidak mempunyai rasa malu maka mereka hidup dalam kualitas hidup yang minimum.
Media sebaga pelaku sejarah yang mencatat kronik setiap peristiwa yang terjadi di negeri ini ke depan sejalan dengan semakin meningkatnya teknologi digital dan dunia tanpa batas, untuk turut menjaga kepentingan rakyatnya menjadi amplifier, mendidik dan tidak sekedar menjadi alat pencitraan belaka.
Pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memadukan nilai-nilai, kinerja dan pencitraan, juga harus mampu menjaga nilai kemerdekaan dalam arti sesungguhnya.
