Ibu Kota Jakarta yang dirasa semakin memadat merupakan alasan utama dari diadakannya program pemindahan ibu kota ke kalimantan. Tidak hanya itu, masi banyak alasan kuat yang menjadi pendorong program ikn seperti krisis air di Pulau Jawa terutama kawasan DKI Jakarta, kemudian laju urbanisasi yang sangat tinggi khususnya yang bertujuan ke daerah DKI Jakarta dan Jabodetabek. sehingga daerah tersebut mengalami penurunan daya dukung lingkungan dan kerugian ekonomi yang sangat besar. IKN merupakan program besar yang akan menimbulkan keuntungan namun membutuhkan biaya yang sangat besar dalam proses pemindahannya, sehingga program IKN menuai banyak pro dan kontra pada awalnya. Seperti, banyak masyarakat yang mendukung pemindahan karena pemindahan ibu kota akan mewujudkan pemerataan ekonomi terutama untuk masyarakat yang tinggal diluar jawa. Kemudian dengan diadakannya pemindahan akan menciptakan peluang lapangan kerja baru. Menurut Chaniago pulau jawa memiliki magnet yang besar sehingga banyak masyarakat yang berpindah ke pulau jawa terutama orang-orang yang mampu. Program Transmigrasi yang sebelumnya sudah dibuat juga akan berjalan lebih lancar karena didukung dengan pemindahan ibu kota. Di sisi lain ada orang-orang yang berpendapat kontra dalam program ini. Seperti, pendapat mengenai permasalahan lingkungan yang akan timbul akibat pembangunan yang dilakukan. Karena menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dengan diadakannya perpindahan ke kalimantan akan berdampak pada lingkungan hidup seperti rusaknya flora dan fauna. selain itu, hutan di kalimantan termasuk dalam daftar paru-paru dunia sehingga dianggap akan merugikan banyak faktor jika akan diadakan pembangunan besar-besaran di daerah kalimantan timur. Langkah dalam pemindahan ibu kota juga sempat diharapkan dihentikan terlebih dahulu karena wabah Covid-19 yang menyebabkan kerugian besar negara. Sehingga banyak hal-hal lain yang harus di selesaikan terlebih dahulu mengingat biaya perpindahan ibu kota yang tidak sedikit. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa perpindahan ibu kota dilakukan terlalu terburu-buru sehingga dikhawatirkan akan akan gagal karena faktor politik dan ekonomi yang tidak stabil. Pada tahun 2024 mendatang presiden Joko Widodo juga akan lengser dari jabatannya sehingga dikhawatirkan rencananya tidak akan berjalan lancar.
Saat ini dalam melancarkan pembangunan IKN, seringkali pemerintah berusaha menarik para pihak swasta untuk ikut serta berinvestasi dalam meringankan biaya pemerintah dalam pembangunan IKN Nusantara. Para investor kabarnya akan diberi berbagai insentif seperti keringanan pajak. Hal ini dilakukan karena 80% pendanaan dari proyek yang bernilai 571 triliun akan didapatkan dari investor swasta yang langsung maupun yang bermitra dengan pemerintah. Kemudian sisa pendanaannya yang berjumlah 372 triliun akan dibiayai oleh APBN. Menurut Presiden Joko Widodo “Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,”.
Presiden memahami jika pemindahan ibu kota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Untuk itu, menurut Presiden, pagi tadi dirinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru tersebut.
“Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Presiden.
