Melihat dari kekacauan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam berpolitik, sebagai generasi penerus bangsa melihat keadaan seperti ini tentunya menimbulkan efek kecurigaan serta stigma negarif bahwa orang yang berpolitik pasti melakukan tindakan tidak jujur. Para orang tua pun cenderung mengarahkan anak-anak mereka untuk mengambil jurusan pendidikan lain selain ilmu politik, tidak menginginkan anak-anak mereka untuk belajar politik apalagi sampai terjun ke dunia politik, seperti menjadi anggota partai politik atau menjadi anggota dewan perwakilan rakyat. Padahal hal itu justru menambah deretan panjang hal-hal negatif tentang politik Indonesia.
Terungkapnya tindakan-tindakan korupsi para pemegang kepentingan di Indonesia sangat jelas menggambarkan bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar di bidang politik yang jenjang pendidikannya merupakan lulusan universitas dari luar negeri saja, namun Indonesia juga membutuhkan orang-orang yang memiliki pendidikan moral yang kuat. Karena dengan moral kuat yang tertanam pada individu adalah cara untuk meminimalisir tindak korupsi yang mungkin dilakukan.
Korupsi yang dilakukan oleh politisi juga sering timbul karena adanya ruang untuk melakukan tindakan tersebut. Sistem politik yang terbentuk di Indonesia juga memancing tindakan korupsi. Contoh, setiap orang yang ingin menjadi kepala daerah atau anggota legislatif tentu harus memiliki modal besar yang akan di gunakan untuk kampanye. Hal itu merupakan celah korupsi dengan jalan bantuan sosial kepada masyarakat pendukung. Selain dari tindak korupsi, rusaknya politik di negri ini adalah karena tindakan suap yang dilakukan pemegang kekuasaan di Indonesia. Banyak terbongkarnya kasus suap saat ini makin menjatuhkan moral para politisi. Suap yang terjadi saat ini bahkan lebih mengacu pada kerusakan moral yang benar-benar serius, karena bukan hanya uang yang dijadikan alat suap, saat ini perempuan juga merupakan komoditi suap bagi para politisi yang mau dan lebih senang di suap dengan diberikan perempuan, saat ini lebih dikenal dengan sebutan “Gratifikasi Sex”.
Pencemaran moral para politisi memang sudah sangat akut dan benar-benar rusak, padahal sebelumnya para politisi diambil sumpah untuk mengabdi dan melayani rakyat dengan sikap jujur, bermartabat dan bertanggung jawab. Sebagaian besar mahasiswa tentunya memiliki sudut pandang idealis yang sangat besar. Bahkan ada yang sampai benar-benar menjunjung tinggi idealisme dan diwujudkan dalam bentuk melakukan protes dengan cara aksi-aksi langsung kepada pemerintah. Hal itu tentu saja lumrah mengingat Indonesia menganut demokrasi. Namun ideologi atau sudut pandang idealisme yang sangat menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat yang melekat kuat pada diri mahasiswa seharusnya tetap melekat hingga para mahasiswa tersebut telah menjadi penerus politisi selanjutnya. Mungkinkah justru saat memegang sebuah jabatan penting yang merupakan sebuah amanah rasa idealisme perlahan mulai pudar? Ditambah dengan tidak memiliki moral kuat menjadikan para politisi semakin mudah untuk melakukan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan tugasnya untuk rakyat.
Dibalik semua keburukan yang tergambar dari citra dunia politik kontemporer Indonesia saat ini, sebetulnya politik harus bisa menjadi jalan maupun cara langsung untuk membangun bangsa. Amanah yang diberikan oleh tuhan terhadap politisi yang di anggap sebagai wakil tuhan di dunia haruslah digunakan secara betul dan bertanggung jawab. Dalam pandangan rakyat, sebagai rakyat kami tidak menuntut secara berlebihan kepada pemerintah. Cukup dengan pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyat dengan cara menaikan taraf hidup rakyat serta melakukan pembangunan yang benar dan juga stabil sehingga berdampak pada kuatnya perekonomian rakyat bangsa ini. Itulah yang dibutuhkan rakyat, bukan hanya soal janji-janji yang berlebihan saat kamapnye.
Selain daripada tindakan korupsi dan suap. Pemerintah Indonesia cenderug terlihat tidak memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia. Permerintah lebih memihak pada kepentingan asing. Bukan hanya sumber daya manusia yang kurang memadai di Indonesia, adanya kepentingan-kepentingan politik justru membuat pembangunan tidak merata dan hanya menguntungkan beberapa golongan tertentu saja.Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh politisi tanah air memang sudah terlalu parah, politik seharusnya digunakan untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan malah sebaliknya.
Jika berbicara soal politik saat ini bukanlah hanya bagian orang dewasa saja, justru bagi para penerus bangsa harus mulai diminati. Citra politik harus diberikan secara benar, bukan malah memberikan stigma pasti bahwa semua tindakan politik adalah buruk, korupsi dan tidak bertanggung jawab seperti dunia perpolitikan di Indonesia pada masa kontemporer. Apabila sedikit melihat sejarah bangsa Indonesia, para pendriri bangsa ini terdahaulu menggunakan politik sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa, tetapi kemerdekaan yang telah diraih justru di isi dengan tindakan politik yang menyimpang.
Kepedulian dan kemauan para penerus bangsa untuk mempelajari politik hingga menjalani dunia politik sangatlah diperlukan. Serta tidak lupa selalu di teguhkan pemikiran maupun tindakannya pada moral yang kuat serta rasa idealisme yang tinggi. Para calon penerus yang akan berpolitik tentu harus dituntut agar bisa merealisasikan jani-janji saat kampanye bukan malah lupa terhadap janji-janji tersebut apabila sudah terpilih.
Munculnya para politisi muda tidaklah menutup kemungkinan bahwa politisi muda tersebut bisa memajukan bangsa ini. Para generasi muda dipandang belum cukup memiliki pengalaman untuk memimpin. Padahal tidak menutup kemungkinan politisi muda bisa membawa perubahan, terutama yang dilandasi dengan sifat moral yang kuat, sangat lebih baik daripada yang tua tetapi melakukan penyimpangan dan dikelilingi oleh orang-orang yang gemar melakukan penyimpangan dalam berpolitk.
Hadirnya lembaga pemeberantas korupsi saat ini lebih membuka dengan jelas tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah maupun politisi. Marak terkuaknya kasus korupsi maupun suap saat ini mungkin agak sedikit menakut-nakuti bagi siapa saja yang memiliki niat untuk korupsi. Namun tentu saja hal itu bukan faktor pendongkrak utama sehingga minim terjadinya tindak korupsi. Karena korupsi hanya bisa diberantas oleh moral yang tertanam pada setiap individu.
Dengan menulis esai ini diharapkan dapat lebih membuka dengan jelas pengertian dari pemerintah itu sendiri yang memang digunakan untuk melayani dan bukan memerintah. Serta pandangan bahwa menjadi anggota dewan perwakilan rakyat itu sangat menguntungkan karena mendapatkan gaji besar, fasilitas memadai yang mewah serta bekerja hanya untuk studi banding pergi ke luar negeri. Tetapi harus di luruskan bahwa sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah pusat agar keluhan serta kebutuhan rakyat dapat diperjuangkan. Penanaman moral serta akhlak yang luhur sejak dini sangat penting dilakukan. Karena tindak korupsi tidak akan menghilang begitu saja walaupun di Indonesia memberlakukan sistem hukuman mati bagi para koruptor.
Politik di Indonesia terbentuk dengan sistem korupsi yang sudah menjadi budaya, dan budaya korupsi tersebut membentuk karakter para politisinya maupun karakter dari bangsa Indonesia itu sendiri dan tidak mengherankan bahwa Indonesia masuk kedalam kategori lima besar negara paling korup di dunia. Maka sebagai penerus bangsa hendaknya mulai merubah citra politik Indonesia dengan tindakan nyata pada, “katakan tidak untuk korupsi.”
