ABSTRAK
Artikel ini menjelaskan isu korupsi di Indonesia dan visi misi Ganjar Pranowo terhadap masalah tersebut. Korupsi adalah suatu masalah yang sering terjadi di Indonesia sehingga pertumbuhan kemajuan negara ini melambat. Pada pemilu tahun 2024 ini, pilihan kita memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat dan memberantas korupsi di masa depan. Ganjar Pranowo, salah satu calon presiden di pilpres 2024, menegaskan kepentingan kebersihan pemerintah dan kepercayaan rakyat, dan berjanji untuk mengatasi korupsi.
PENDAHULUAN
Pada era yang terus berkembang ini, korupsi tetap menjadi hambatan utama dalam membangun negara yang adil dan berdaya. Di tengah kompleksitas tantangan ini, Ganjar Pranowo muncul sebagai harapan negara di Pilpres 2024 bagi transformasi Indonesia yang lebih baik. Artikel ini akann menjelajahi perjalanan dan strategi yang diusung oleh Ganjar Pranowo dalam menghadapi korupsi, dengan harapan dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia.
PEMBAHASAN
"Pilpres" adalah singkatan dari "Pemilihan Presiden”, sebuah proses demokratis di mana warga suatu negara memilih presiden melalui pemilihan umum. Proses Pilpres melibatkan beberapa tahapan, seperti pendaftaran kandidat, kampanye politik, pemilihan umum, dan penghitungan suara. Calon presiden dan wakil presiden biasanya berasal dari berbagai partai politik atau dapat menjadi independen. Pemilih kemudian memberikan suara mereka kepada calon yang dianggap paling sesuai dengan visi, program, dan nilai-nilai yang diinginkan. Hal ini yang terjadi setiap lima tahun selalu menjadi sorotan utama dalam perjalanan demokrasi suatu negara. Seiring berjalannya waktu, Pilpres bukan hanya sekedar pilihan antara kandidat, tetapi juga sebuah refleksi dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang melanda masyarakat. Tahun 2024 menghadirkan tantangan unik yang harus dihadapi oleh para calon presiden dan, pada gilirannya, oleh kita sebagai pemilih.
Salah satu pilihan calon presiden pada Pilpres tahun 2024 adalah Ganjar Pranowo, seorang kandidat yang membangun reputasi dan karier politik nya dari bawah. Dia berasal dari latar belakang miskin dan berhasil diterima kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Disitu, Bpk Ganjar berkenalan dengan dunia pecinta alam dan aktivisme yang mulai marak pada masa mahasiswa dia. Seterus hidupnya, Bpk Ganjar direkrut bekerja di partai di era Reformasi, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2004, dan mendapatkan tugas dari partai untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah dan menang pada tahun 2013. Selama waktunya mengabdikan diri sebagai wakil rakyat, Bpk Ganjar dikenal vokal, punya leadership tinggi, dan dikenal bersih dari korupsi.
Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan kasus korupsi. Pada tahun 2023, kapolri membongkar 431 kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 3,6 triliun. Selain itu mereka juga menetapkan 887 tersangka terkait kasus korupsi, jumlah yang meningkat dari tahun sebelumnya.
Bpk Ganjar Pranowo mempunyai tiga fondasi untuk membangun negara yang aman, yaitu: ketersedian anggaran, pemberantasan korupsi, dan digitalisasi birokrasi. Ia percaya bahwa korupsi bukan hanya mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, suatu hal yang sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam acara Penguatan Antikorupsi di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (17/1/2024), dia menegaskan komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi apabila terpilih sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Presiden.
Dalam upaya memberantas korupsi, Ganjar Pranowo, sebagai seorang pemimpin yang berkomitmen, akan mengimplementasikan sejumlah langkah strategis.
1. Penguatan lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi prioritas utama. Dukungan finansial, kebijakan, dan pelatihan akan diberikan untuk memastikan independensi dan kapasitas lembaga-lembaga tersebut.
2. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik akan ditingkatkan, dengan tujuan membuat informasi keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat, sehingga pengawasan terhadap penggunaan dana publik menjadi lebih efektif.
3. Melibatkan pendidikan dan pelatihan anti-korupsi di semua lapisan masyarakat, menciptakan kesadaran tentang dampak negatif korupsi dan membangun budaya anti-korupsi.
4. Pemberian perlindungan kepada whistleblower atau pemberi informasi menjadi kebijakan penting untuk menciptakan lingkungan di mana melaporkan praktik korupsi dianggap aman.
5. Merangsang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan setempat dan memberikan saluran komunikasi yang efektif.
6. Mencakup audit independen untuk memeriksa penggunaan dana publik dan kinerja lembaga pemerintahan.
