Membaca hasil tersebut nampak sekali bahwa rakyat menginginkan PERUBAHAN terutama di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah saat ini tidak terlalu inovatif dan hanya sekedar menjaga dan walau tumbuh pun tidak signifikan..
presiden nantinya harus paham betul keinginan rakyat dan harus berani dalam membuat gebrakan gebrakan perekonomian di indonesia.
Presiden harus memahami wewenang perekonoman yang dimilikinya , salah satunya Pajak. Harus ada langkah revolusioner dari Presiden berikutnya terutama dalam membuat gebrakan untuk otoritas pajak.
Bahkan langkah tersebut harus diselesaikan dalam 100 hari pemerintahan presiden, agar selanjutnya selama 5 tahun presiden akan memiliki dana yang cukup untuk melakukan banyak hal.
2 Periode pemerintahan kemarin tidak mememnuhi rekomendasi yang diusulkan OECD sejak 2010 agar Ditjen pajak didelegasikan kewenangan SDM, anggaran dan Organisasi sehingga penerimaan dalam APBN pun tidak pernah memnuhi target sehingga harus ditambal dengan hutang.
jika anda menyangka Sumber daya alam dan migas indonesia masih mampu membiayai negeri ini, anda salah besar!, SDA hanya menyumbang tidak lebih dari 280an T dibandingkan penerimaan pajak sekitar 1000 T.
Pemerintahan yang lalu mewariskan landasan yang stabil untuk pemerintahan berikutnya lepas landas walau ada sedikit bom waktu namun dengan penerimaan pajak yang besar akan diatasi. dengan landasan yang relatif stabil tersebut, pemerintah yang akan datang diharapkan dapat lepas landas alias melakukan inovasi onovasi dalam segala bidang termasuk ekonomi.
oleh karenanya , bagi kita masyarakat mari kita lihat program pajak yang ditawarkan para capres seperti apa? dan capres pun masih memliki waktu untuk menyiapkan seperti apa program pajak mereka.
harapan kami di pundak anda semua!
