“Kader yang menang dalam Pemilu akan dibebani untuk mendukung kemenangan calon Presidennya, padahal calon Presiden tersebut tidak memberikan kontribusi untuk kemenangan caleg-caleg partai." ujar seorang caleg DPR RI dari PDI-P di Dapil Jabar II (detikcom, 4/1/14).
Sekilas alasannya memang logis, bagi caleg tersebut azas gotong royong dan keadilan harus ditegakkan. Capres membantu memenangkan caleg, nanti pada gilirannya para caleg inilah yang akan memenangkan capres yang diusung partai di dapil masing-masing. Kalau capres di deklarasikan setelah pileg, otomatis para caleg ini akan berjuang sendirian untuk mendudukkan dirinya sendiri dan memenangkan partai. Padahal kemenangan partai dalam pileg sangat strategis dalam rangka persyaratan mengusung capres.
Tapi sebenarnya ada alasan mendasar yang membuat para caleg PDI-P bersikap seperti itu, yaitu krisis kepercayaan diri. Caleg-caleg itu tidak percaya diri lantaran tidak mempunyai ‘sesuatu’ yang akan ditawarkan ke rakyat. Mau menawarkan program, tak punya terobosan yang bagus. Mau menjual janji, ehm sudah tidak ada yang percaya. Mereka sangat mengharapkan Jokowi dideklarasikan sebelum pileg, sehingga mereka bisa ‘menjual Jokowi’. Popularitas dan elektabilitas Jokowi yang menjulang, bagi para caleg itu ‘sangat seksi’ untuk di jual. Dengan demikian mereka akan mendapat simpati dari rakyat. Pendek kata mereka ingin ‘nebeng’ dibalik popularitas Jokowi. Lihat saja pada baner-baner caleg itu, foto-foto narsis itu hampir selalu menggunakan Jokowi sebagai backdrop.
Coba tayakan pada mereka, seandainya capres yang akan dideklarasikan tidak sepopuler Jokowi, apakah mereka tetap menghendaki deklarasi capres sebelum pileg?
