Ganjar diincar karena dianggap mengganggu stabilitas partai. Karena deklarasi yang dilakukan relawan dianggap sebagai bentuk tekanan kepada partai untuk memilih Ganjar sebagai calon presiden 2024.
Lha partai kok takut sama relawan. Bukankah PDIP adalah partai besar dengan jutaan kader dan simpatisan. Mau seribu kelompok relawan pun yang bersuara, PDIP seharusnya tidak terganggu dengan kebisingan itu.
Apa jangan-jangan bukan partai yang terganggu. Tapi Tuan Puteri yang takut? Ya bisa saja. Puan Maharani jelas khawatir karena popularitas dan elektabilitasnya jauh di bawah Ganjar. Dia juga jeri dengan gelombang dukungan rakyat kepada Gubernur Jawa Tengah itu. Jika tidak dihentikan sekarang, Ganjar akan menjadi ganjalan besar untuk langkah politiknya ke depan. Membiarkan Ganjar menjadi besar ibarat ngopeni anak macan. Begitu kira-kira pemikiran Puan.
Maka dengan segala cara, Ganjar harus disetop. Karena Puan tak bisa ngomong sendiri, maka ia gunakan Hasto.
Sayangnya Puan atau Hasto tidak menghitung cermat dampak dari pernyataan itu. Mereka tidak menghitung opini publik yang justru semakin kuat mendukung Ganjar. Jika dukungan rakyat kepada Ganjar adalah api kecil, maka pernyataan Hasto ibarat bensin yang disiramkan ke tengah-tengahnya. Membesarlah api itu. Semakin membara lah dukungan itu.
Publik marah karena pernyataan Hasto mengandung cacat logika. Publik tidak mengerti mengapa kader berprestasi malah disanksi. Sedangkan sampai detik ini PDIP tidak pernah mengeluarkan pernyataan memberi sanksi pada Juliari. Ya, Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, yang terbukti mengkorupsi proyek bantuan sosial itu tidak pernah disanksi. Apalagi dipecat.
Juliari yang merampok uang rakyat tidak dipecat, sedangkan Ganjar yang dicintai rakyat, malah kena jerat.
Di sisi lain, pernyataan Hasto mengandung pertanyaan lanjutan. Mengapa hanya Ganjar yang akan kena sanksi? Bukankah tidak hanya Ganjar yang didukung relawan. Kader PDIP yang didukung untuk maju Pilpres bukan hanya Ganjar. Puan Maharani juga. Yang mendukung Puan malah kader. Yang deklarasi pencapresan Puan malah DPC dan DPD.
Kalau pernyataan Hasto berlaku untuk semua, maka Hasto harus juga memberi sanksi pada Puan Maharani. Berani?
