Di tempat-tempat tujuan, mereka membangun paguyuban-paguyuban. Rasa senasib sepenanggungan, membuat para diaspora biasanya kompak dan menjadi kekuatan ketika pemilihan calon pemimpin dihelat.
Banyak program ditujukan para kandidat pada komunitas itu. Biasanya, musim mudik seperti sekarang ini adalah waktu yang paling tepat untuk pemimpin meraih simpati publik. Apalagi, mereka yang sedang menjabat dan mengincar kedudukan yang lebih tinggi.
Program mudik bersama hingga kampanye dengan model lainnya dilakukan. Dengan harapan, suara diaspora bisa dalam genggaman kerana merasa diperhatikan.
Namun pandemi merubah kebiasaan tersebut. Virus mematikan bernama Covid-19 membuat mudik jadi tak asyik. Dengan dalih pengendalian pandemi, Pemerintah Pusat memutuskan melarang semua kegiatan mudik atau pulang kampung ini.
Sejumlah jalur masuk disekat. Jalan tikus hingga cacing dijaga ketat. Akibatnya, niat para diaspora kita menjadi pulang ke kampung halaman merayakan lebaran jadi tersendat.
Keputusan larangan mudik ini merupakan sesuatu yang berat. Bukan hanya pada mereka yang rindu kampung halaman, para tokoh politik juga dibuat kelimpungan. Apalagi mereka yang sedang menjabat, tentu kebijakan larangan mudik ini bisa mengancam pundi-pundi elektabilitas.
Disatu sisi, para kepala daerah itu harus tunduk pada kebijakan pusat. Dengan sekuat tenaga, kebijakan larangan mudik harus diperketat. Pintu-pintu masuk harus dijaga, agar program larangan mudik demi menjaga kesehatan masyarakat jadi tak sia-sia.
Namun di sisi lain, mereka paham bahwa kebijakan ini tak populis. Kalau melakukan, mereka akan dibenci rakyat. Tapi kalau tak melakukan, mereka dianggap tak mendukung program pemerintah pusat.
Ibarat simalakama, dua-duanya memiliki resiko. Akibatnya, banyak kepala daerah di Indonesia yang tengah membangun citra demi pertarungan Pilpres 2024, memilih bermain aman.
Sejak larangan mudik diberlakukan oleh pemerintah tahun ini, tak banyak kepala daerah yang konsen betul mengawal program ini. Mereka memilih bermain aman, dengan mengurangi sedikit mungkin gesekan.
Tapi, ada juga kepala daerah yang konsisten mengawal kebijakan. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha menghalau pemudik untuk tidak balik. Edukasi baik-baik dilakukan, terjun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan berjalan juga jadi pilihan.
Kepala daerah itu bernama Ganjar Pranowo. Yah, sejak pemerintah menetapkan keputusan bahwa mudik dilarang, Ganjar adalah satu-satunya kepala daerah yang konsisten mengawal kebijakan itu.
Melalui media sosialnya, Ganjar getol betul mengedukasi masyarakat untuk menunda mudik. Pemahaman-pemahaman sederhana diberikan, dengan tujuan mengetuk hati masyarakatnya di perantauan.
Ia juga getol turun ke lapangan, mengecek pintu-pintu masuk di perbatasan. Ia ingin memastikan, kebijakan pemimpin tertingginya, yakni Presiden Joko Widodo benar-benar dilaksanakan.
Ganjar memang gubernur paling sibuk dengan urusan mudik tahunan seperti ini. Dengan jutaan warganya yang mengadu nasib di daerah orang, Ganjar harus bisa mengerem sebanyak mungkin orang pulang ke kampung halaman. Tiap tahunnya, tak kurang dari 7 juta warga Jateng yang pulang kampung saat lebaran.
Padahal Ganjar sadar, pilihannya itu memiliki potensi yang merugikan secara politik. Bisa saja, para diaspora yang kecewa dengan kebijakan larangan mudik ini, menjadi benci pada Ganjar. Akibatnya, bisa jadi popularitasnya semakin menurun dan kalah saing dengan kepala daerah lain yang ogah turun tangan.
Tapi, Ganjar sepertinya tak terlalu pusing dengan dampak dari keputusannya itu. Karena ia sadar betul, bahwa larangan mudik lebaran tahun ini tak ada kaitannya dengan politik. Kebijakan ini mutlak demi melindungi hajat hidup orang banyak. Titik, tak ada koma.
Sebagai politisi gaek, Ganjar sadar betul bahwa di atas politik adalah kemanusiaan. Ia rela tak populer, kalau itu demi rakyat. Soal apakah nanti ia dibenci, kemudian elektabilitasnya turun dan tak bisa nyapres seperti yang digadang-gadang masyarakat, itu bukan masalah besar.
Tapi terlalu dini, jika kita menyimpulkan Ganjar akan dibenci karena mengawal betul kebijakan larangan mudik ini. Mungkin benar, banyak masyarakat kita yang kecewa. Tapi tak menutup kemungkinan juga, masih banyak yang sadar dan mendukungnya.
Tak sedikit juga lho yang menilai langkah Ganjar mengawal kebijakan larangan mudik ini sebagai langkah pemimpin hebat. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kebijakan larangan mudik memang mendesak dilakukan disaat negara mengalami kondisi darurat.
Angka kesakitan kita akibat Covid-19 grafiknya terus njepat. Saat ini saja, sudah ada 1,7 juta kasus Covid-19 di Indonesia. Dari total itu, ada 46.663 orang telah meninggal dunia.
Kebijakan larangan mudik ini adalah keputusan terbaik. Kita tentu tahu, setiap ada hari libur nasional atau perayaan agama, angka penyebaran kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan. Bayangkan kalau mudik tak dilarang, berapa korban lagi yang nyawanya harus melayang.
Kasus di India merupakan bukti nyata keganasan pandemi ini. Bak tsunami, jumlah angka kasus baru Covid-19 di negeri itu mencapai 1,57 juga jiwa hanya dalam waktu sepekan. Total saat ini, sudah ada 21,49 juta warga India yang terjangkit virus ini, dengan 234.083 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.
Peningkatan kasus di India, salah satunya disebabkan karena acara agama. Maka apa iya, kita mau seperti India dan mengorbankan orang tercinta hanya demi budaya dari salah satu agama? Maka kita harus mendukung upaya pemerintah menekan angka penularan kasus, salah satunya dengan kebijakan larangan mudik.
Dengan begitu, tak layak kita menyalahkan pemimpin kita karena mengeluarkan kebijakan ini. Justru kalau ada pemimpin yang bermain aman dan tidak mengawal program larangan mudik ini secara serius, kita wajib mempertanyakannya.
Ganjar sadar betul ia hanyalah gubernur. Di atasnya, ada pemimpin yang lebih tinggi yang harus dipatuhi. Selama kebijakan pusat adalah kebijakan yang terbaik, Ganjar pasti akan mendukung dan menyukseskannya. Tapi kalau ada kebijakan yang kurang baik, ia juga tak segan untuk memberikan masukan. Bahkan, bertarungpun akan dilakukan.
Memang kebijakan larangan mudik ini sangat tak mengenakkan. Banyak orang kecewa dan menganggap berlebihan. Tapi yang namanya negara, harus ada pemimpin yang berani mengambil kebijakan. Meski sadar ini tak populis, namun Ganjar yakin kebijakan larangan mudik bertujuan untuk kemaslahatan.
Salam waras!
