Terdapatlah Belanja subsidi seperti subsidi BBM,listrik sekitar 200 trilyun,sementara itu, belanja pegawai (PNS pusat termasuk instansi vertical TNI/Polri ) sekitar 150 trilyun dari sekitar 1100 trilyun uang APBN, belum termasuk belanja lain-lain sekitar 50 trilyun (yang termasuk belanja yang dikhususkan untuk PEGAWAI negeri sipil,yang telah diremunerasi,) . belanja transfer daerah sekitar 400 trilyun dari 1100 tersebut. Dari 400 trilyun tersebut sekitar 60 persen digunakan untuk belanja pegawai atau sekitar 240 trilyun. sehingga belanja PNS pusat + PNS daerah adalah sekitar 400 trilyun atau 40 % dari APBN. PDB yang artinya penghasilan keseluruhan 250 juta rakyat indonesia adalah 7000 trilyun. belanja transfer APBN ke daerah rata-rata menjadi bagian/porsi dari pendapatan APBD daerah sebesar 70 %. Jika 400 trilyun adalah sebesar 70% dari APBD seluruh daerah maka total APBD (dari 500 Kabupaten,Kota dan provinsi) di seluruh Indonesia adalah 600 trilyun,artinya sisa APBD yang didapat dari pendapatan asli daerah adalah sekitar 200 trilyun. jika keuangan Negara adalah keseluruhan APBN+APBD maka Uang Negara sebesar 1300 trilyun per tahun, yaitu sebesar 1300/7000 trilyun sekitar 18 % dari PDB. 18 % artinya hampir 1 dari 5 orang yang ada di sekitar kita hidup berdasarkan uang Negara, entah itu secara langsung (sebagai keluarga/orang yang dibiayai dari gaji PNS,TNI&Polri dan pemilik serta pekerja perusahaan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari usahanya mengerjakankegiatan belanja modal instansi pemerintah), maupun tidak langsung seperti pemilik warung yang pendapatannya di dapat dari pelanggan PNS, pemilik warung fotokopi yang pendapatannya didapat dari belanja barang instansi pemerintah dan yang pasti semua kegiatan usaha di negeri ini yang menggunakan Listrik dan BBM/gas yang menghemat biaya produksinya dibantu oleh subsidi pemerintah.
