Ketua rumah bersama rakyat jawa barat Ir. H. Deden Hidayat yang biasa dikenal dengan nama Uwa Deden juga sebagai budayawan mengaku tak rela jika sosok Jokowi  yang telah memberikan pondasi yang hebat bagi kemajuan Indonesia bethenti memikirkan bangsa karena tak lagi menjadi presiden.
"Jokowi harus terus bertanggungjawab memastikan pondasi yang telah dijalankan untuk kemajuan Bangsa Indinesia tidak berhenti di tengah jalan", kata Uwa Deden yang juga sebagai Tokoh Kasundaan Jawa Barat (3/04).
Kami, di Rumah bersama rakyat Jawa Barat, lanjut Uwa Deden, sangat yakin bahwa rakyat Indonesia tidak rela Jokowi pulang ke Solo setelah berbagai kerja keras Jokowi saat menjabat dua periode telah menampakan hasil yang positif bagia kemajuan bangsa.
Hal itu terbukti dengan Angka kepuasan publik terpantau stabil. Berdasarkan hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada April 2024, tingkat Kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi berada di angka 76,2 persen.
Angka kepuasan masyarakat tersebut terbilang tinggi. Karena Jokowi sejatinya tengah diterpa berbagai isu, khususnya pisah jalan dengan PDI Perjuangan (PDIP) dan hiruk pikuk Pilpres 2024.
Jokowi Harus memimpin Partai
"Pak Jokowi tidak boleh pulang ke solo, harus memimpin Partai agar bisa mengawal pondasi kemajuan bangsa melalu program-program yang telah dijalankan selama kurang lebih 10 tahun", kata Uwa Deden
Kalau PDI P sudah tidak menghormati  dan tidal lagi mengakui  Pak Jokowi yang gak apa apa, lanjut Uwa Deden, ada partai yang tetap menginginkan Jokowi untuk bergabung.
Karena dengan memimpin Partai, Pak Jokowi bisa mengawal dan memastikan berjalannya pondasi program yang telah dijalankan agar Indoneaia menjadi maju.
"Kita di Rumah bersama rakyat jabar akan tetap tegak lurus  dan ikut apapun pilihan Pak Jokowi, asal tidak pulang ke solo", pungkas Wa Deden bersama para pengurus Rumah bersama Rakyat Jabar di antapani Bandung.
Sebelumnya, Â PDI Perjuangan (PDI-P) telah menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi kader partai tersebut.
Alasan utamanya ialah karena Jokowi diduga kuat mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Saat Pemilu Presiden 2024.
Adapun PDI-P adalah pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Walhasil, PDI-P menganggap status Jokowi sekaligus Gibran telah selesai dari PDI-P.
Bahkan, PDI-P juga merasa Jokowi dan Gibran tidak perlu mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).
