Sikap 18 klub ISL tidaklah mengherankan, karena dua hari menjelang pertemuan dengan Menpora, mereka berkumpul bersama PT. LI dalam sebuah pertemuan tertutup. Entah, apa yang ditawarkan oleh PSSI dan PT. LI hingga 18 klub ISL ini seolah sepakat, dan merasa senasib sepenanggungan dengan PSSI.
Disatu sisi, Menpora seakan belum bisa menunjukkan ketegasannya terkait polemik kelanjutan kompetisi sepakbola Indonesia. Usai pertemuan tersebut, Menpora kemudian melansir beberapa poin keputusan, termasuk nasib dari dua klub terhukum, yakni Arema Cronous dan Persebaya 2010.
Berikut beberapa poin keputusan Menpora, seperti dilansir dari akun twitter @kemenpora_RI:
1. Tak ada niat untuk mengorbankan kompetisi, klub dan pemain. Langkah-langkah pemerintah justru untuk memperkuat tata kelola kompetisi sepakbola Indonesia. Memastikan kompetisi berjalan sesuai peraturan dan perundangan.
2. Sebelum pertemuan dengan PT Liga dan klub-klub ISL, saya sudah bertemu dengan asosiasi pemain dan beberapa kapten tim sebagai perwakilan pemain. Mereka memahami langkah tegas pemerintah sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan PSSI, PT Liga, dan klub agar menghormati hak-hak pemain sebagaimana tercantum dalam kontrak. Asosiasi pemain dan perwakilan pemain akan mendukung langkah-langkah Menpora selama itu positif bagi kompetisi dan para pemain.
3. Klub-klub bersikukuh tidak mau menjalankan kompetisi jika PSSI tidak diakui. Klub memilih tidak mau main jika PSSI tidak diakui, apa pun resiko dan pertaruhannya. Sikap pemerintah soal PSSI jelas: tetap dengan keputusan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pengurus PSSI dan kegiatan-kegiatannya (SK Menpora No. 01307 tahun 2015)
4. Soal PSSI sekarang telah masuk ke ranah hukum. Pemerintah sudah di PTUN-kan oleh PSSI. Kami hormati jalan hukum yang diambil PSSI, maka klub harus pula menghormati jalan hukum yang diambil PSSI. Biarkan hukum yang memutuskan.
5. Sementara liga adalah soal yang lain. Fokus pemerintah memastikan liga berjalan sesuai peraturan dan perundangan. Pemerintah meminta untuk sesegera mungkin memutar kembali kompetisi.
6. Pemerintah tidak berniat membuat operator liga yang baru untuk memutar kompetisi. Pemerintah juga tidak berpretensi untuk membuat liga atau kompetisi tandingan. Operator yang melanjutkan roda kompetisi tetap di tangan PT Liga Indonesia.
7. Sesuai SK Menpora No. 01307 tahun 2015, PT Liga bisa melanjutkan kompetisi dengan supervisi oleh pemerintah. Bentuk supervisi bukan berupa intervensi tentang bagaimana kompetisi dijalankan, tapi memastikan PT Liga mengadopsi prinsip perbaikan tata kelola dan transparansi.
8. Perbaikan tata kelola dan mengadopsi prinsip transparansi harus diwujudkan dalam beberapa langkah yaitu:
a. PT Liga membuka nilai kontrak komersial dengan BV Sport dan QNB.
b. PT Liga membuka berapa pembagian hak-hak komersial yang akan diterima oleh klub
c. PT Liga menjelaskan kapan dan bagaimana hak klub dibayarkan sesuai jadwal yang ditentukan.
9. Tujuan semua langkah-langkah itu adalah penguatan stakeholder sepakbola, khususnya klub dan pemain, pelatih serta ofisial. PT Liga harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memenuhi hak-hak klub. Jangan sampai hadiah juara, hadiah pemain terbaik, hadiah topskor dan hak klub yang lain ditunggak tanpa kejelasan. Jika hak-hak klub tidak jelas bagaimana perhitungan dan prosentasenya dan kemudian juga tidak jelas kapan akan dipenuhi, maka klub akan kesulitan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ujung-ujungnya hak-hak pemain, pelatih dan ofisial yang akan dikorbankan.
10. Agar prinsip-prinsip perbaikan tata kelola sepakbola dan kompetisi itu bisa dipraktikkan, pemerintah akan segera mengumumkan Tim Transisi. Merekalah yang akan memberikan supervisi terhadap pelaksanaan kompetisi ISL dan di bawahnya.
Harus diakui dan diapresiasi niat dan kehendak Kemenpora untuk membenahi kompetisi sepakbola di Indonesia, terutama terkait permasalahan transparansi keuangan, serta pemenuhak hak-hak pemain. Namun, ada beberapa catatan blunder dan celah kesalahan dari pernyataan sikap Menpora usai pertemuan tersebut.
Pertama adalah, diijinkannya kembali ISL (QNB League) untuk bergulir dengan komposisi 18 klub. Hal ini dinyatakan Menpora usai pertemuan dengan CEO PT. LI Joko Driyono. "Silakan PT Liga untuk merumuskan upaya-upaya itu dan kami akan menunggu dalam beberapa hari ke depan. Yang pasti kami ingin kompetisi berjalan, termasuk Arema dan Persebaya. Insya Allah ada jalan keluar," ucap Imam.
Menyimak pernyataan Menpora diatas, jelas ada kontradiksi yang nyata antara poin hasil pertemuan dengan SK Kemenpora dan rekomendasi BOPI. Sebagaimana diketahui, BOPI merekomendasikan agar kompetisi ISL (QNB League) harus berjalan tanpa adanya Arema Cronous dan Persebaya 2010, yang mereka anggap belum memenuhi persyaratan verifikasi akibat adanya dualisme dan masalah legalitas. Namun, dengan keluarnya pernyataan dari Menpora diatas, otomatis rekomendasi BOPI menjadi gugur. Ataukah Menpora sudah lupa dengan rekomendasi tersebut?
Kedua, tentang supervisi kompetisi. Dalam SK Kemenpora ditegaskan, bahwa kompetisi akan dilanjutkan dengan supervisi dari KONI/KOI, serta Asprov dan klub peserta. Namun, dalam pernyataannya hari ini, Menpora menyebutkan bahwa Liga harus dilanjutkan dengan supervisi dari Tim Transisi. Bukankah ini seakan mengingkari Surat Keputusan yang sudah disepakati sebelumnya?
Sementara itu, CEO PT. LI yang juga masih menjabat sebagai Sekjend PSSI, Djoko Driyono mengaku sulit untuk melaksanakan permintaan Menpora agar kompetisi bisa berjalan secepatnya. Djoko Driyono mengatakan, bahwa keputusan kapan tepatnya kompetisi bisa dimulai lagi tergantung hasil pertemuan anggota Komite Eksekutiv PSSI yang baru, tanggal 2 Mei 2015 nanti. "PSSI kemarin memutuskan ingin rapat Exco pada tanggal 2, semoga ada keputusan yang bisa diambil," buka Joko kepada wartawan.
Dipaparkan oleh Joko, kompetisi tidak bisa berjalan ideal jika dimulai kembali pada Bulan Mei. Itu karena timnas Indonesia U-23 harus menjalani pemusatan latihan untuk berpartisipasi di SEA Games 2015, 19 Mei sampai 15 Juni. Belum lagi agenda timnas senior yang akan melakoni Pra Piala Dunia 2018.
"Jika tanggal 2 Exco memutuskan kompetisi bisa berjalan, tentu dengan harapan perizinan bisa didapat. Secara teoritis, seminggu setelah keputusan kompetisi baru bisa dijalankan tanggal 9 (Mei). Tanggal 9 dilaksanakan namun harus berhenti di tanggal 14, tentu tidak ideal menjalankan kompetisi pendek satu dua pertandingan dengan libur yang cukup panjang," urai Joko.
"Secara teoritis, kompetisi ini baru bisa dieksekusi tanggal 19 Juni. Dinamika organisasi yang membuat kompetisi sulit untuk diadakan secepat-cepatnya. Kecuali, klub bersepakat timnas tetap bertanding dan TC, dan kompetisi tetap berjalan."
Apa yang dipaparkan oleh Djoko Driyono sesungguhnya menyiratkan sebuah strategi tarik ulur dari PSSI. PT. Liga Indonesia tidak mau cepat-cepat menggulirkan kompetisi, meski sudah ada "jaminan" dari Menpora bahwa kompetisi bisa dilanjutkan dengan 18 klub seperti semula. PT. Liga ingin memastikan terlebih dahulu, bagaimana respon FIFA terkait kisruh sepakbola Indonesia, terutama menyangkut masalah pembekuan PSSI oleh Menpora. FIFA sendiri dijadwalkan baru akan menggelar pertemuan Exco mereka tanggal 25-26 Mei 2015 mendatang.
Jika PT. Liga menggelar kembali kompetisi sebelum ada keputusan FIFA, PT. Liga bisa dipastikan akan merugi jika nanti FIFA memutuskan untuk memberi sanksi pada Indonesia. Tapi, dengan mengulur jadwal hingga selesainya rapat Exco FIFA, dan dengan demikian PT. Liga bisa memperoleh keputusan pasti, apakah bisa melanjutkan kompetisi, atau tidak.
Dengan diulurnya waktu kompetisi ini, sesungguhnya PT. Liga juga sedang melempar bola panas ke Kemenpora. Karena ada dua agenda timnas yang mendesak, yakni persiapan Sea Games bagi timnas U-23 dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 bagi timnas senior. Dengan adanya sanksi FIFA, tentu saja dua agenda ini akan hangus terbakar. Sebuah dilema tersendiri bagi Kemenpora.
Dari pertemuan sore tadi, sebenarnya publik sepakbola Indonesia bisa membaca, bahwa Kemenpora belum bisa memberikan jaminan pasti, atau paling tidak memberikan nilai tawar yang lebih kepada para klub. Sehingga klub-klub ISL sampai begitu setianya pada PSSI. Seandainya Kemenpora bisa menawarkan sesuatu yang lebih, paling tidak terkait masalah pembiayaan klub. Misal dengan menjanjikan bantuan akses untuk sponsorship, kemudahan memperoleh fasilitas dan sarana pertandingan, mungkin ada beberapa klub yang bisa membelot kearah Kemenpora.
