"Tim Sembilan merekomendasikan kepada Menpora melalui BOPI untuk menunda atau menerbitkan penyelenggaraan kompetisi ISL sampai dipenuhinya persyaratan standar pengelolaan organisasi dan kejuaraan sesuai UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional," kata Ketua Tim Sembilan Oegroseno usai rapat bersama BOPI dan sejumlah pihak di Kantor Kemenpora, Jumat (13/2).
Ancaman dari Tim Sembilan dan BOPI ini rupanya membuat resah dan keder klub-klub ISL, PT. LI selaku operator penyelenggara kompetisi serta PSSI sebagai otoritas sepakbola Indonesia. Tak ingin kompetisi bergengsi milik mereka terancam tidak berjalan, BTN selaku badan otonom PSSI yang mengelola timnas balik mengancam bakal membubarkan timnas. Tak hanya itu, seluruh klub peserta ISL pun kompak menunjukkan resistensi dengan berencana mengirimkan surat kepada Presiden terkait permasalahan yang mereka hadapi.
Rekomendasi BOPI dan Tim Sembilan yang menyuruh hentikan penyelenggaraan ISL ini seperti de javu kasus yang hampir sama, 3 tahun silam. Tatkala kompetisi sepakbola Indonesia terbelah dua, antara Indonesia Premier League (IPL) dan Indonesia Super League (ISL) pada musim kompetisi (2011-2012). IPL, yang saat itu merupakan kompetisi resmi dibawah PSSI menuntut BOPI agar ISL yang dianggap ilegal untuk tidak diijinkan penyelenggaraannya.
Meski tidak diakui oleh PSSI, ternyata ISL mampu juga untuk bergulir, hingga kemudian malah berhasil "menggulingkan" dan menggantikan IPL sebagai kompetisi resmi. Bergulirnya ISL saat itu tak lepas dari ketidak tegasan BOPI, yang menyatakan pihaknya sebagai otoritas pemberi ijin kompetisi tidak pernah membatasi penyelenggaraan kompetisi. Padahal, sesuai aturan dan statuta FIFA, semestinya hanya ada satu kompetisi kasta tertinggi yang dikelola oleh federasi (PSSI). Alhasil, ISL pun berjalan dengan lancar, bahkan sanggup menggeser kedudukan IPL sebagai kompetisi resmi.
Kini, perjalanan ISL pun seakan mengulang cerita 3 tahun silam, tersendat karena masalah rekomendasi BOPI. Jika dulu mereka mendapat angin segar, sekarang keadaan justru terbalik. Justru BOPI yang sekarang menekan PT. LI dan PSSI untuk tidak menggelar ISL jika tidak memenuhi persyaratan yang mereka tentukan. Tekanan BOPI ini tak lepas dari berbagai temuan dari Tim Sembilan terkait aspek finansial, diantaranya masih banyak klub yang menunggak gaji, hingga dugaan adanya manipulasi pembayaran pajak dan kontrak pemain.
Pada dasarnya, faktor utama ijin kompetisi sebenarnya bukan terletak pada BOPI, namun berada ditangan aparat keamanan (polisi). Ijin BOPI hanya sebatas ijin penyelenggaraan kompetisi profesional. Sedangkan ijin penyelenggaraan pertandingan berada di tangan pihak kepolisian. Seharusnya, rekomendasi BOPI ini ditembuskan dan disosialisasikan pada pihak aparat. Karena, meskipun tak berijin BOPI, pada dasarnya ISL masih bisa bergulir jika mereka mengantongi ijin dari kepolisian, hanya saja dianggap sebagai pertandingan sepakbola amatir. Namun, hal ini tak mempengaruhi legalitas kompetisi di mata FIFA.
Patut ditunggu, apakah kali ini BOPI bisa berani menindak tegas seandainya PSSI dan PT. LI tetap nekad menggelar kompetisi, atau justru BOPI yang harus kembali "tunduk" pada PT. LI.
