Forki Jatim Berharap Regulasi PON 2012 Mengikuti SEA Games

[caption id="attachment_136885" align="alignright" width="282" caption="POTENSI MEDALI. Kareteka nasional asal Jatim, Umar Syarief digadang-gadang Forki Jatim tetap main dalam PON 2012. Karena itu, Forki Jatim meminta KONI untuk mengambil kebijakan regulasi PON RIAU tidak berubah dari regulasi SEA Games, Asian Games, atau pun Olimpiade."][/caption] PENGURUS Provinsi (Pengprov) Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) Jatim berharap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim berusaha maksimal melobi KONI Pusat, untuk tidak menerapkan regulasi pembatasan usia maksimal karateka dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau. Pasalnya regulasi tersebut bertentangan dengan regulasi yang diterapkan dalam SEA Games, Asian Games, atau pun Olimpiade. Batasan usia yang akan diterapkan PB Forki adalah 30 tahun untuk atlet nomor kumite (pertarungan bebas) dan 35 tahun pada nomor kata (kerapihan teknik).

”Konsep penyelenggaraan PON adalah pencarian kandidat atlet yang akan ditampilkan dalam SEA Games, Asian Games, serta Olimpiade. Karena itu, regulasi yang diterapkan dalam PON hendaknya mengacu pada regulasi yang diterapkan dalam tiga multieven internasional tersebut,” kata Ketua Harian Forki Jatim, Johanes Kunto ditemui di sela-sela latihan tim Puslatda Karate, Kamis (20/10/2010) pagi.

Perlunya regulasi PON diselaraskan dengan regulasi SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Menurut dia, untuk menjaga potensi kontingen merah putih dalam mempertahankan prestasinya pada tiga even internasional tersebut. Ini karena dalam tiga pesta olahraga yang banyak diikuti atlet kelas dunia itu, peta persaingan berlangsung sengit dan ketat. Prestasi atlet tidak hanya bergantung pada kualitasnya berkompetisi di tingkat nasional, tapi juga sangat ditentukan oleh jam terbang atlet tersebut.

Karena itu, pada tiga pesta olahraga internasional itu tidak mengenal regulasi batasan usia. Atlet usia berapa pun diijinkan tampil asal atlet tersebut merupakan utusan suatu Negara. Soal resiko di arena pertandingan merupakan tanggungjawab masing-masing Negara, senyampang musibah yang terjadi di lapangan itu sebagai akibat dari tidak layaknya seorang atlet tampil.

“Kami berharap KONI Pusat care dengan wacana soal regulasi usia karateka PON ini. Selain itu, PB Forki hendaknya juga jujur dalam memandang penyelenggaraan PON ini sebagai kalender KONI Pusat. Bukan kalender PB Forki, sehingga soal regulasi batasan usia itu jangan dipaksakan, karena resikonya terhadap perusakan sistem pembinaan di daerah sangat besar,” ujarnya.

Sebaliknya kalau pun PB Forki berambisi untuk menerapkan regulasi batasan usia, ditegaskan, hendaknya dilakukan hanya sebatas pada kalender kegiatan nasional yang menjadi milik PB. Misalnya Kejurnas Piala Mendagri, Kejurnass Piala KSAD, Kejurnas Piala Mendikbud, atau pun kalender kegiatan lain.

”Kalau PB menerapkan regulasi batasan usia hanya pada kalender miliknya, maka secara berjenjang seleksi atlet dan regenerasi akan berjalan dengan sendirinya. Sebab regulasi batasan usia tersebut akan menjadi filter utama dalam menjaring karateka potensi dalam usia produktif,” tambahnya.