PENYELENGGARAAN Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) III/2011 Jatim kurang 45 hari lagi digelar di Kediri, 15-22 Juni, tapi Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini, MT belum juga memberi lampu hijau dalam proses pengucuran anggaranpembinaan olahraga dari APBD Surabaya yang menjadi hak KONI Surabaya.
Tak pelak lagi, kebijakan orang nomor satu di Surabaya yang menahan pengucuran dana pembinaan olahraga itu banyak membingungkan para pengurus KONI Surabaya. Kesepakatan yang dijanjikan Walikota sebelumnya, anggaran pembinaan olahraga yang menjadi hak KONI Surabaya sebagaimana yang telah digedok DPRD Surabaya akan dikucurkan secepatnya, setelah KONI Surabaya mengembalikan sisa anggaran pembinaan tahun 2010 yang berjumlah Rp. 1,8 miliar.
Saat sisa anggaraan pembinaan tahun 2010 sejumlah Rp 1,8 miliar itu telah dikembalikan semuanya pada bulan April, sebelum Ketua Umum KONI Surabaya Heroe Poernomohadi berpulang akibat gagal Jantung. Tidak hanya itu, semua persyaratan yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sudah dilengkapi semua dan tidak ada kekurangan. Prosedur pengajuan proses pencairan sebagaimana aturan pencairan anggaran juga sudah dipenuhi semua oleh KONI Surabaya.
Namun hingga akhir Mei ini pencairan anggaraan belum juga terealisasi, menurut sumber dibagian keuangan Pemkot Surabaya, karena Walikota Ir. Tri Rismaharini, MT belum juga memberikan tanda tangan persetujuan. Seharusnya pencairan anggaran sudah dapat dilakukan pada pertengahan Mei lalu, tapi proses tersebut tak dapat dilakukan lantaran Walikota “nglencer” ke Korea selatan dengan alasan kedinasan.
Adapun proses pencairan yang seharusnya dapat dilakukan akhir Mei ini, sumber tersebut menambahkan, karena Walikota sedang sibuk mengurus kepentingan Pemkot yang lainnya. Karena itu, sumber di keuangan pemkot itu juga bingung dengan sikap yang dilakukan Walikota wanita pertama di Surabaya.
“Saya sendiri sangat kasihan dengan pembinaan olahraga di Surabaya yang saat ini boleh disebut sedang sakratul maut. Kami berharap, bahwa masyarakat Surabaya memilih Ir. Tri Rismaharini, MT menjadi Walikota itu untuk mengibarkan citra Surabaya di segala bidang. Kalau saja Pak Bambang bisa dipilih lagi, kami pasti memilih Pak bambang lagi,” kata sumber tersebut dengan wajah sedih.
Sikap Walikota Surabaya yang menunda-nunda pengucuran anggaran olahraga KONI Surabaya itu, sangatlah bertolak belakang dengan kesigapannya dalam menandatangani pengucuran anggaran APBD senilai Rp. 514 juta untuk sejumlah kegiatan di gedung Deteksi Basket League (DBL) Arena yang notabene dikelola oleh swasta.
Hal ini terungkap dalam hearing yang dilakukan Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD dengan bagian perlengkapan Pemkot Surabaya. Dalam hearing dengan agenda pembahasan RAPBD Kota Surabaya 2011 tersebut, para wakil rakyat mempertanyakan besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkot untuk mendanai sejumlah acara di gedung Deteksi Basket League (DBL) Arena.
Wakil ketua Komisi A Alfan Khusaeri mengatakan, anggaran untuk kegiatan di DBL Arena tersebut cukup fantastis, nilainya mencapai angka Rp 514 juta. Ironisnya sasaran kegiatannya masih belum jelas. "Di Surabaya banyak gedung, kenapa anggaran dari APBD harus dikonsentrasikan di satu titik di gedung DBL saja. Itu yang menjadi bahan pertanyaan kami,"katanya, 16 Februari lalu.
Berpijak pada kebijakan pengucuran anggaran APBD pada DBL tersebut, maka beberapa anggota DPR Surabaya meminta Walikota Surabaya segera bersikap arif dengan menyetujui alokasi anggaran olahraga KONI Surabaya itu. Tidak hanya itu, beberapa anggota dewan juga mengancam akan melakukan gugatan terhadap Walikota jika saja dalam Poprov III nanti Kontingen Surabaya gagal mempertahankan predikat juara umum, seperti dalam Porprov I di Surabaya dan Porprov II di Malang saat Surabaya dipimpin oleh Walikota Bambang DH.
“Surabaya sukses menjadi juara umum Porprov I dan II, maka dalam Porprov III juga harus mampu menjadi juara umum. Kalau saja gagal, maka kami akan menuding Walikota yang menunda pengucuran anggaran pembinaan olahraga KONI Surabaya sebagai biang keladinya,” kata seorang dewan dari partai besar yang menolak disebut namanya.
SIAP JUARA
