Mohon tunggu...
KOMENTAR
Politik

Milyaran Dana Haji Mengalir ke Kantong PPP?

19 September 2011   09:03 Diperbarui: 26 Juni 2015   01:49 222 0
Forum Reformasi Haji dan Indonesian Corruption Watch berencana ajukan uji materi terhadap UU Penyelenggaran Haji No 13 tahun 2008. "Kami ingin judicial review karena belum ada perbaikan sistem," ujar Koordinator Forum Ade Marfaudin dalam dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, Rabu (17/9) [Sumber: Tempo Interaktif.] Marfaudin melihat tak ada perubahan nyata dengan adanya undang-undang yang disahkan 28 April lalu dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1999. "Pemegang kekuasaaan masih Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama," kata dia. Akibatnya, permasalahan haji dari tahun ke tahun relatif tidak berubah, mulai dari pembinaan hingga laporan keuangan. Menurut Muhammad Subkhi, jamaah haji asal Subang Jawa Barat yang saat ini tinggal di Jakarta, ada beberapa komponen penting yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan haji di antaranya adalah penerbangan yang dimonopoli oleh Garuda Indonesia Airlines dan Saudi Arabia Airline sehingga harganya mahal, biaya pemondokan, pengadaan katering jamaah haji yang disinyalir tidak transparan dan diduga ada unsur kolusi terhadap pejabat Kementerian Agama. Hal yang lebih parah lagi adalah adanya indikasi penyelewengan dalam pengelolaan dana optimalisasi tabungan jama’ah haji. Menurut sumber yang dapat dipercaya ada indikasi terjadi penyelewengan dana optimalisasi haji dan pengaturan tender-tender katering, pengadaan pemondokan yang dananya mengalir ke kas partainya Menteri Agama (baca: Partai Persatuan Pembangunan/PPP) dan dana tersebut digunakan konsolidasi politik PPP dan untuk pembiayaan Kongres PPP di Bandung beberapa bulan lalu. Lebih lanjut dia menambahkan, kalau pengelolaan keuangan haji seperti ini terus maka jelas sangat merugikan jama’ah dan merusak citra Kementerian Agama. Saat ini citra Kementerian Agama di mata masyarakat sangat buruk akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab di Kementerian tersebut dan orang-orang dekat Menteri. Hal ini tidak boleh dibiarkan supaya Kementerian agama sebagai salah satu penjaga gawang moral akan berwibawa, pungkasnya. Apakah benar dana haji yang begitu besar selama ini dipakai untuk mendanai konsolidasi politik Surya Dharma Ali saat kunjungan ke daerah-daerah? Mestikah rakyat bertanya kepada rumput yang bergoyang? *sy* ILUSTRASI: "Ka'bah lokasi utama umat Islam menjalankan rukun Islam kelima, yakni haji". Sumber foto: www.primastravel.com

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun