Kita tau, bahwa bencana, apa pun bentuknya, tidak lah sebuah peristiwa tunggal. Banyak relasi dan korelasi yang mengitarinya. Â Pemerintah dalam hal ini bisa menjadi leading sektor dan terdepan dalam mengagasi tindakan ke arah yang lebih konstruktif dan idealnya menjadi contoh cerminan bagi warganya agar terus bisa merawat semangat hidup bersama bencana, living with risk. Negara memiliki sumberdaya yang cukup untuk memungkinkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, yang kelak bisa mengurangi tingkat beban yang harus ditanggung oleh masyarakat pada stiap kali terjadi peristiwa bencana.
Ambil contoh yang paling spektakuler, misalnya, berkaca dari Banjir Jakarta, Erupsi Sinabung dan Erupi Kelud. Terasa sekali kita masih kedodoran dan gagap. Artinya, kita belum mematangkan sistem reponse dan penanganan, utamanya dalam menyelamatkan warga yang jelas terdampak dan berhadapan langsung dengan sumber ancaman (impending hazard).
Dari tiga contoh disebut diatas, kelihatan sekali betapa kebijakan pembangunan kita pun masih amburadul dan acak-kadut, kiranya kejadian ini bisa menyentak kesadaran pemerintah untuk lebih serius memikirkan sistem kebijakan pembangunan yang lebih komrehensif, semisal tata kelola sistem drainase yang lebih menjamin lancarnya pelepasan air yang baik. Wal hasil, kejadian ini memberi dampak buruk kepada warga masyarakat dalam bentuk tergangunya sistem pelayanan sosial dan yang pasti akan semakin menambah kesengsaraan warga masyarakat yang terdampak.
Contoh lain, dalam kaitan Erupsi Gunung Sinabung, kita masih melihat sikap Pemda Karo pun masih biasa-biasa saja dalam bersikap di hadapan warganya, yang sudah mengungsi dalam hitungan tiga puluh ribu lebih. Kenyataan demikian bisa dilihat, sampai dengan 3 bulan yang lalu pun masih belum ada kabar bahwa Pemda Karo telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), padahal persoalan erupsi Sinabung itu sudah terjadi sejak tahun 2010 yang lalu. Ini mental seperti apa namanya?
Kesadaran adanya potensi ancaman bencana di wilayah kekuasaannya masih belum menjadi agenda kerja kemanusiaan yang mendasar. Kita masih lebih senang berbamain-main dengan nyawa dan kesengsaraan warga. Memang, tidak ada orang yang bisa mencegah sebuah gunung erupsi, namun setidaknya, kita bisa memiliki  dan mengembangkan kesadaran mendasar, apa lagi kita, memang pejabat yang dipilih oleh rakyat, untuk setidaknya membangun sebuah sistem yang bermuara untuk mengurangi tingkat beban dan risiko yang dihadapi oleh masyarakat terdampak. Kenapa?  Karena memang sebagai penguasa daerah kita diberi akses untuk mengurus semuanya; dana, kebijakan dan otoritas. Toh, masyarakat bisa dibuatkan sebuah sistem ketangguhan secara lokal - karena pemerintah memang memiliki sumberdaya dan uang untuk membangun hal semacam itu.  Setidaknya, masyarakat bisa didorong untuk melakukan upaya prevensi dan mitigasi lokal, termasuk membangun sistem kontinjensi lokal, termasuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis kekuatan dan nilai-nilai lokal.
Kenapa hal demikian tidak terjadi? Kata kuncinya sederhana saja. Selama ini pemerintah berjalan sendiri-sendiri tanpa melibatkan stakeholder non-pemerintah. Namun, celakanya, bila kejadiannya sudah masif, mau tidak mau, stakeholder non-pemerontah juga yang harus turun tangan membantu menyelesaikan masalahnya.
Perlu Sikap Serius Tangani Bencana,
Tulisan ini hendak menyimpulklan bahwa seharusnya pemerintah dan stakeholder non-pemerintah, siapa pun itu, harus lebih sering duduk bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah kebencanaan di negeri ini. Pada titik ini, kita bisa mengatakan bahwa, selama mekanisme partisipatif seperti ini belum terjadi, maka kita akan selalu kedodoran dan acak-kadut - belum menunjukkan jatai diri bangsa yang bermartabat dan berwibawa. Perlu juga, bagi kita semua untuk memikirkan satu bentuk pendekatan yang lebih baru - bukan seperti yang terjadi selama ini: dari hanya sekedar emergeny response tapi juga Emergency Preparedness.
Prass - Gunturseto
