Lihat saja bagaimana para polisi bersorak-sorai di depan pengadilan bahkan sampai sujud syukur. Ini membuktikan bahwa di tingkat bawahan, sudah ada doktrin bahwa musuh polisi saat ini bukan lagi gembong narkoba atau sindikat pencuri sepeda motor. Tapi instansi bernama KPK!
Setelah itu apa? Apakah perang cicak lawan kekuatan buaya atau perlawanan buaya menghadapi kelicikan cicak akan berakhir sampai di sini? Apakah sinetron basi yang panjang gak berujung ini, yang semestinya bisa diselesaikan oleh mandat kekuasaan yang dimiliki oleh presiden, akan ditutup sampai di sini?
Apakah dengan tidak jadi tersangka serta-merta kubu Budi Gunawan dapat datang memaksa Presiden Jokowi untuk melantiknya dalam waktu sesingkat-singkatnya? Trus kalau sudah jadi Kapolri, apakah berarti BG kebal hukum sehingga tidak bisa lagi ditetapkan sebagai tersangka? Apakah kemudian kisruh ini benar-benar khatam?
Tentu tidak! Sama sekali jauh panggang dari api.
KPK, bagaimana pun, tetap punya kuasa untuk menuntaskan satu kasus korupsi, tidak peduli malaikat terlibat di dalamnya! Lantas bagaimana jadinya kalau Kapolri yang baru dilantik itu kemudian ditetapkan kembali sebagai tersangka korupsi?
Apakah ada yang berani menjamin bahwa dengan ditetapkannya Bambang Widjoyanto kemudian menyusul Abraham Samad sebagai tersangka akan membuat nyali KPK mengkerut untuk kemudian menutup rapat-rapat kasus Rekening Gendut dan jamaah yang sudah berpesta di dalamnya? Lembaga yang pernah melewati banyak cobaan dan perlawanan serta gugatan dan pemberontakan dari para politisi dan petinggi ini sudah punya lebih dari seribu nyali yang sulit dikerdilkan. Jadi rasanya mustahil kasus Rekening Gendut akan dibiarkan menguap, dan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka akan dikubur.
Jadi dengan asumsi setelah ini Indonesia akan punya Kapolri tersangka korupsi, maka sinetron yang memuakkan ini dapat dipastikan akan terus bergulir. Dan kalau itu benar-benar terjadi, kondisi perpolitikan dan pertahanan serta keamanan tanah air jadi tambah runyam dan rentan serangan dari luar.
Nah, biar kisruh yang dimulai oleh Presiden Jokowi ini tidak berlanjut, sebaiknya Pak Presiden mendengarkan dan menjalankan usul Wakil Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly, langkah terbaik setelah praperadilan adalah: KPK menerima dengan lapang dada keputusan hakim Sarpin Rizaldi dan BG mundur dari penetapan sebagai Kapolri.
"Mulia sekali bagi dia jika mundur dari pencalonan. Tidak merepotkan presiden. Kalau dia tetap menjadi Kapolri, jangan sampai dia menjadi Kapolri yang hanya berumur beberapa hari, sehingga dia pensiun dalam kondisi yang tidak bisa mengabdi lagi kepada Polri," kata Jimly seperti dikutip Detik.com.
Kalau kedua pihak masih ngeyel, Jokowi harus tegas dan keras memaksa keduanya. Tidak ada lagi kompromi apalagi keraguan. Tidak boleh lagi ada kesan bahwa tempat kerja presiden sudah jadi Istana Boneka yang bisa dijadikan mainan. Presiden adalah pemimpin negara yang punya seabreg alat kuasa di banyak instansi, dan semua kekuasaan itu bisa dia berikan atau dia ambil ke dan dari siapapun sesuka hati presiden (bahasa orang Senayan presiden punya hak prerogratif).
Kalau dua-duanya gak bisa dipaksa, pakai alat kekuasaan lain, biar rakyat percaya bahwa kekuasaan masih ada di tangan presiden, bukan di tangan politisi di sekeliling Istana. Pecat saja Abraham Samad dan Budi Gunawan. Jangan beri keduanya kekuasaan apapun agar keduanya paham siapa yang jadi bos di negeri ini.
Setelah kisruh yang mengatasnamakan institusi hukum (KPK vs Polri) ini berakhir, silakan KPK bekerja seperti biasa (di antaranya melanjutkan kasus Rekening Gendut), dan presiden pun bisa kerja kerja kerja lagi seperti semestinya (di antaranya menunjuk satu orang pembantu untuk memimpin Polri).
Silakan saja presiden mengadakan kunjungan ke luar negeri berhari-hari atau ngantor di Istana Bogor berminggu-minggu. Tapi sebagai rakyat, kita punya hak untuk menuntut agar presiden segera menyelesaikan pekerjaan rumah yang semestinya bisa dituntaskan hanya dalam hitungan hari. Kita punya hak untuk kecewa dan menganggap pemerintahan ini tidak becus. Kita punya posisi kuat untuk curiga sana curiga sini, berhubung saat menentukan kepala kementerian semua berjalan lancar tapi saat memilih kepala kepolisian sampai berlarut-larut seperti ini.
Kembali ke usul pakar hukum Jimly di atas, hapus segera kosakata Kapolri dari sosok bernama Budi Gunawan. Pastikan dia mundur dengan legowo, juga pastikan KPK menerima keputusan praperadilan dengan lapang dada (sekalipun keputusan itu berpotensi besar merusak tatanan hukum tanah air).
Sederhana kan solusinya? Bagaimana menurut Anda?
