Tim evaluasi tersebut, yang meliputi Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, dan anggota lainnya, memuji pencapaian Kaltim dalam menekan angka kemiskinan ekstrem hingga hanya 0,10 persen pada 2022 dan 2023.
Angka ini, yang setara dengan 3.910 jiwa, mencerminkan hasil nyata dari program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di tingkat provinsi.
"Kami sangat mengapresiasi pencapaian ini secara nasional. Berdasarkan data, Kaltim kemungkinan besar akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang terbebas dari kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, dengan tingkat penurunan dua kali lipat dari rata-rata nasional," ujar Kastorius.
Kendati Isran Noor telah menyelesaikan masa jabatannya pada Oktober 2023, keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Kaltim tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang ia terapkan.
Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kaltim tercatat sebesar 6,54 persen, kemudian turun menjadi 6,31 persen pada 2022.
Angka tersebut kembali turun menjadi 6,11 persen per Maret 2023, yang setara dengan 231,07 ribu jiwa, atau berkurang 11,23 ribu orang dibandingkan September 2022.
Isran Noor bahkan menargetkan agar angka kemiskinan di Kaltim dapat ditekan hingga 2 persen, atau bahkan menjadi nol. Berbagai program untuk mendukung kesejahteraan masyarakat prasejahtera terus digalakkan bersama lembaga-lembaga daerah.
"Kita harus berusaha maksimal. Kaltim seharusnya bisa bebas dari kemiskinan," ungkap Isran Noor.
