Mungkin ini masalah klasik yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya,menurut saya yang memegang peranan penting adalah pemerintah tetapi sayangnya pemerintah tidak ada niat yang serius untuk mengurusi masalah ketahanan energi,Semenjak BP Migas dibubarkan dan perilaku koruptif salah satu oknum SKK Migas belum lama ini,seharusnya pemerintah peka dan harus mengambil tindakan sungguh-sungguh membuat kebijakan yangb berorientasi pada ketahanan energi nasional (yang selama ini pemerintah selalu bicara tentang ketahananan nasional,tetapi implementasinya nol besar) . Pertanyaan saya,jika pemerintah tidak mampu mengelolalnya sendiri,kenapa tidak bekerja sama dengan pihak asing(dengan catatan pihak asing hanya membantu,bisa dikatakan sebagai consultant dan satu hal lagi pemerintah harus mempunyai kontrol yang kuat dan tegas menghadapi korporasi - korporasi asing).
Jika seperti ini terus,mungkin ketersediaan migas kita akan kacau dan Indonesia akan menjadi label negara importir gas oil terbesar dunia,hal itu tidak sama sekali yang inginkan.Harapan saya, Pemerintah bisa mengurus masalah energi dengan mandiri.nasionalisasi blok minyak dan gas?kenapa tidak....Tahukah anda E&P sudah mengelola blok mahakam ( kaltim) selama 50 tahun?.
Jika pemerintah serius dalam memperkuat ketahanan energi, saya yakin, Pemerintah tidak perlu mengimpor lagi dan tidak perlu menyesuaikan harga bbm dengan harga pasaran di luar,dengan kata lain pemerintah bisa mengontrol harga bbm di tanah air.
Indonesia Bisa!!
