Pentingnya Ketersediaan Data Terpilah OAP
Saat ini, seiring terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota berlomba-lomba menyediakan data-data terkait pembangunan daerah. Provinsi Papua Selatan yang baru berusia satu tahun tidak mau ketinggalan. Sejalan dengan semangat otonomi khusus (Otsus) Papua, pemerintah Provinsi Papua Selatan berkolaborasi dengan program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) melaksanakan kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Orang Asli Papua (SIO Papua) di Swissbel Hotel Merauke, pada 13-15 Desember 2023.
Senior Provinsial SKALA Provinsi Papua, Septer Manufandu saat memberikan arahan pada pembukaan kegiatan mengatakan bahwa saat ini ada kebutuhan mendesak terkait ketersediaan data terpilah orang asli Papua (OAP) karena berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari dana Otsus.
"Otsus mengamanatkan ketersediaan data OAP. Dan SIO Papua sudah direkognisi oleh pemerintah sebagai salah satu penyedia data primer OAP dari kampung, distrik, kabupaten dan provinsi, yang riil, mutakhir dan ter-up date. Selain itu, SIO Papua juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Satu Data di Provinsi Papua Selatan," tuturnya.
Ia juga mengatakan bahwa peserta yang diundang berasal dari OPD teknis dan dosen, yang akan menjadi fasilitator dan pelatih SIO Papua di Provinsi Papua Selatan. Karena itu, peserta perlu mengikuti kegiatan secara serius sehingga dapat memahami hal-hal teknis terkait SIO Papua sehingga kelak dapat menjadi pelatih SIO Papua yang handal di Provinsi Papua Selatan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Provinsi Papua Selatan, yang diwakili Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Yustisianus K. Wiwaron mengatakan bahwa ketersediaan data terpilah orang asli Papua sangat diperlukan dalam proses perencanaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan, Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel perlu bersama-sama membenahi data.
"Otsus jilid 1 sudah lewat, dan kini Otsus jilid 2, apakah kita masih bermasalah dengan data terpilah OAP? Dalam tahun 2025 nanti, kita akan menetapkan RPJP 2025-2045, karena itu, ketersediaan data sangat penting dan harus menjadi perhatian kita bersama di Provinsi Papua Selatan," tegasnya.
Dinamika Pelatihan SIO Papua
Pelatihan SIO Papua, berlangsung selama tiga hari, 13-15 Desember 2023. Para peserta didampingi oleh fasilitator SIO Papua belajar tentang pendataan keluarga dengan format SIO Papua serta melakukan simulasi pengisian format pendataan SIO Papua. Selain itu, peserta juga langsung belajar melakukan entry data di aplikasi SIO Papua. Setelah melakukan pengisian data, para peserta diajak untuk memanfaatkan data, dengan menggunakan format excel.
Aplikasi SIO Papua selain menampilkan data, juga mempermudah pemerintah kampung dalam proses administrasi surat menyurat. Apabila warga Masyarakat membutuhkan surat pengantar, maka telah tersedia format-format surat yang dapat digunakan seperti surat keterangan domisili, dan lain-lain. Selain itu, tersedia pula fitur up load dokumen yang dapat digunakan oleh pemerintah kampung untuk menyebarluaskan perencanaan kampung sehingga dapat diketahui oleh warga kampung.
Selama proses pelatihan, peserta yang didominasi oleh para dosen dari Universitas Musamus Merauke itu mengemukakan beberapa hal seperti, pembangunan di kampung tidak efektif karena minim data. Selain itu, adanya kebiasaan anggota keluarga yang meninggal tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ada anak-anak yang sudah menikah secara adat dan agama tetapi tidak mengurus Kartu Keluarga. Ada pula yang mengangkat isu satu Bapa kawin dengan lebih dari satu istri dan teknis pengisiannya di format pendataan SIO Papua.
Ada pula yang mempertanyakan, apa keunggulan SIO Papua, mengingat saat ini ada kampung-kampung yang memiliki website sendiri. Secara sederhana SIO Papua menyediakan data terpilah OAP dari kampung, dikerjakan oleh kampung dan data tersimpan serta dikelola di kampung. SIO Papua juga berbasis website on line dan off line, dapat diakses secara berjenjang mulai dari tingkat kampung, distrik (kecamatan), kabupaten dan provinsi. Selain menyediakan data-data, SIO Papua juga membantu pemerintah kampung dalam urusan administrasi surat-menyurat, pengarsipan dokumen dan file-file perencanaan pembangunan kampung.
Siapa akan melakukan pendataan dan penginputan data SIO Papua? Sesuai amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMD) dapat diberikan mandat oleh pemerintah kampung untuk melakukan pendataan dan penginputan SIO Papua. Tentu saja, kader kampung harus mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) di kabupaten masing-masing.
Penutup
Pada hari terakhir pelatihan, Jumat, (15/12/2023), peserta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL). Ada pun kegiatan-kegiatan terkait SIO Papua yang akan dilakukan ke depan di Provinsi Papua Selatan yaitu penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang SIO Papua, pembentukan Tim Pelaksana SIO Papua di tingkat Provinsi dan Kabupaten, TOT SIO Papua untuk Sekber Provinsi dan Kabupaten. Selain itu, akan dibentuk pula kelompok kerja (Pokja) Regsosek dan SIO Papua dan pertemuan koordinasi untuk pembahasan Konsep-Definisi oleh BPS. Terkait infrastruktur SIO Papua di Provinsi Papua Selatan diperlukan ketersediaan server dan pemisahan data dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan.
Pada saat menutup kegiatan pelatihan SIO Papua di Provinsi Papua Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Provinsi Papua Selatan, yang diwakili Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Yustisianus K. Wiwaron meminta agar peserta yang telah mengikuti pelatihan SIO Papua agar dapat menerapkannya sehingga ketersediaan data terpilah OAP segera terwujud di Provinsi Papua Selatan.
"Data terpilah OAP sangat penting dalam perencanaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Maka, ada kabupaten yang tidak hadir pada saat ini, kita akan upayakan agar dapat mengikuti pelatihan SIO Papua sehingga empat kabupaten ini kita dapat berjalan bersama. Kita masih awal, Provinsi Papua Selatan masih berumur satu tahun, kita lengkapi semua data sehingga tahun 2024 sudah ada pemerintahan definitif dan tahun 2025 sudah bisa menghitung tingkat keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua Selatan," tuturnya. [Petrus Pit Supardi].
