Sekilas, tidak ada yang istimewa dari proyek ini. Pemko Pekanbaru bahkan menegaskan bahwa pembangunan tenda sudah melalui proses lelang yang sah. Lalu dimenangkan oleh perusahaan asal Kabupaten Kampar, kampung halaman sang Wali Kota.
Pejabat terkait beralasan, pemasangan tenda demi estetika di kediaman Wali Kota. Apalagi, tenda lama dianggap sudah tak layak. Nilai Rp 2 miliar lebih itu juga dianggap wajar mengingat biaya yang ditanggung tak hanya pembangunan tenda. Tetapi juga biaya perawatan sampai 10 tahun kedepan. Pemko memastikan, tak ada biaya lagi yang mereka keluarkan untuk perawatan tenda itu.
Namun, kenapa tenda yang diklaim satu-satunya di Provinsi Riau itu menjadi sorotan? Jawabannya, karena manfaat tenda tidak dirasakan langsung oleh masyarakat banyak.
Tenda itu memang dipasang untuk memberi kenyamanan dalam setiap hajatan di kediaman Wali Kota. Seperti pertemuan dengan organisasi, tamu daerah sampai tokoh masyarakat. Tapi nyatanya, Harian Tribun Pekanbaru, koran lokal di kota itu menampung ungkapan kecewa masyarakat atas proyek ini.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Riau, Triono Hadi misalnya. Dia menilai, mengucurkan dana untuk membangun tenda Rp 2 miliar lebih merupakan bentuk kekurangpekaan pemerintah atas kondisi masyarakat. Apalagi, di Pekanbaru masih banyak ditemukan kasus-kasus orangtua siswa yang mengeluh akibat dibebankan pungutan ini itu di sekolah.
Dibanding biaya membangun gedung sekolah, anggaran proyek tenda itu juga terbilang fantastis. Saya bandingkan dengan proyek pembangunan gedung sekolah di SMAN 15. Dengan dana kurang lebih Rp 1,3 miliar, sudah bisa membangun empat ruang kelas baru ditambah satu ruang OSIS. Bandingkan saja mana lebih besar manfaatnya. Membangun sekolah atau tenda di rumah dinas Wali Kota.
Itu masih tentang pembangunan sekolah. Belum lagi bicara tentang bagaimana rusaknya sejumlah ruas jalan di Pekanbaru. Bahkan sudah berlangsung bertahun-tahun. Buruknya pelayanan air bersih, biaya kebersihan sekolah negeri yang masih memungut dari orangtua, dan lain sebagainya. Bayangkan jika uang Rp 2 miliar ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jika itu yang dilakukan, tentu respon positif akan muncul dari masyarakat banyak.
