Presiden SBY memutuskan untuk menghentikan pengadaan kendaraan dinas menteri dan pejabat setingkatnya. Keputusan itu diambil SBY untuk menghindari keributan tidak perlu antara pemerintahannya dengan pemerintahan baru. SBY ingin proses transisi kekuasaan berjalan dengan lancar. Beberapa hari lalu, presiden terpilih Joko Widodo tidak setuju dengan pengadaan mobil baru, dan menyampaikannya ke media massa. Hal tersebut langsung menjadi santapan manis buat media massa. Akibatnya, sekretariat negara sempat tersudut, padahal proses pengadaan kendaraan dinas itu sudah diatur oleh peraturan. Bukan keinginan pemerintahan lama. Tapi seolah-olah, pemerintahan lama telah berbuat tidak bijak dengan menghamburkan uang, sedangkan pemerintahan baru pro dengan penghematan.
