Pembelian jet tempur Su-35 oleh Iran dari Rusia harus dipahami dalam kerangka hukum internasional, terutama berkaitan dengan sanksi yang diterapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk membatasi kemampuan Iran dalam mengembangkan program nuklir dan militernya serta mencegah proliferasi senjata canggih. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 (2015), yang mengakhiri sanksi nuklir Iran setelah kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015, tetap membatasi transfer teknologi dan persenjataan tertentu ke Iran. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: "Semua Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah transfer teknologi, pelatihan, atau bantuan finansial yang berkaitan dengan aktivitas nuklir Iran yang tidak sesuai dengan JCPOA." Walaupun jet tempur Su-35 tidak disebutkan secara eksplisit, teknologi canggih seperti ini dapat dianggap sebagai bagian dari rezim sanksi jika terkait dengan peningkatan kapabilitas militer Iran. Berdasarkan Undang-Undang Sanksi Iran (Iran Sanctions Act), AS memberlakukan sanksi terhadap entitas yang terlibat dalam transfer teknologi militer ke Iran. Pasal 5(a) menyatakan: "Presiden dapat memberlakukan sanksi terhadap setiap orang yang terlibat dalam transfer teknologi atau barang yang berkontribusi pada kemampuan nuklir, militer, atau rudal balistik Iran." Rusia, sebagai pengekspor Su-35, dapat menghadapi sanksi sekunder dari AS jika melanggar rezim sanksi ini. Uni Eropa juga memberlakukan sanksi serupa terhadap Iran, termasuk larangan transfer teknologi militer. Pasal 2(1)(b) dari Regulasi UE No 267/2012 menyatakan: "Dilarang menyediakan, menjual, atau mentransfer teknologi atau barang yang dapat berkontribusi pada program nuklir atau militer Iran."
KEMBALI KE ARTIKEL
