FPI Bubar atau Lanjut, Kuncinya di Prabowo

Membahas eksistensi FPI dari sisi hukum tentunya akan sangat panjang dan rumit. Masing-masing punya tafsir hukum sendiri, baik yang pro maupun yang kontra. Kedua argumentasi hukum itu pun sah-sah saja bila ditinjau dari sudut pandang kebebasan berekspresi. Sulit membedakan mana yang argumen yang sesuai hukum dan mana yang tidak.

Daripada pusing soal hukum dan aturan yang mengikat ormas, cara instan tetapi ampuh menyelesaikan polemik ini adalah dengan terjunnya Prabowo Subianto. Kuncinya ada di sosok yang dekat dengan HRS tersebut. Itu berarti, FPI bubar atau lanjut sepenuhnya ditentukan oleh keputusan politik, bukan hukum. Lagipula, bukankah hukum merupakan produk politik?

Lalu kenapa harus Prabowo? Tentu sangat berkaitan dengan cairnya hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo. Bahwa tensi politik pasca Pilpres kini sudah mulai reda, ditandai dengan rekonsiliasi politik sesama elit. Permintaan Prabowo, semisal memperpanjang izin FPI, rasanya akan dikabulkan Presiden Jokowi.

Kini pertanyaan yang muncul adalah, apakah Prabowo mau mengajukan permohonan itu kepada Jokowi? Bila mengingat hubungan Prabowo-HRS khususnya dalam masa Pilpres, tampaknya tak berlebihan bila Prabowo kali ini "gantian" membantu HRS.

Pengorbanan politik HRS kepada Prabowo dengan terang-benderang bisa disaksikan. Saking berkorbannya, Prabowo pernah berjanji akan menjemput HRS bila terpilih sebagai Presiden. Itu bukti kalau Prabowo punya utang budi kepada HRS.

Namun begitu, bisa saja Prabowo tak bersedia membantu HRS. Terutama bila mencermati perkembangan politik belakangan ini. Sebab siapa yang menyangka bahwa Prabowo akhirnya bersedia bertemu Jokowi? Tapi faktanya, itulah yang terjadi.

Kira-kira begitu. Kunci apakah FPI akan dibubarkan atau tidak, kuncinya ada di Prabowo. Bersediakah Prabowo? Menarik dinantikan.