Betulkah Demokrat tergoda masuk ke lingkaran kekuasaan? Ternyata tak segampang itu. Paling tidak begitu menurut Wasekjen Demokrat Andi Arief.
Dalam cuitannya di media sosial Twitter, Minggu (12/5/2019), Andi kembali menegaskan posisi partainya.
Andi mengklaim Demokrat selama ini berjuang dengan cara yang benar. Ia menyebut kedatangan AHY ke Istana merupakan hak pribadi AHY dan tidak ada hubungannya dengan keberadaan Demokrat di koalisi pendukung capres 02.
Di sisi lain, Andi juga menegaskan angka kemenangan 62 persen yang diklaim kubu Prabowo juga tidak bisa dibiarkan karena tidak rasional. Sehingga protes Demokrat atas klaim kemenangan itu merupakan koreksi positif yang seyogianya didengarkan, bukan malah mengundang polemik lanjutan.
Cuitan Andi kemudian bisa dimaknai kalau Demokrat hingga kini masih penuh dengan pertimbangan. Tidak grasak-grusuk. Itu berarti, Demokrat sangat mungkin bergabung dengan koalisi walaupun di sisi lain masih berusaha menjaga hubungan baik dengan Gerindra Cs.
Begitulah Demokrat. Sulit ditebak lantaran selalu bermain-main di area abu-abu. Sehingga spekulasi yang menyebut AHY bakal didapuk sebagai salah satu menteri, semisal Menpora, di kabinet Jokowi rasanya tidak mungkin terjadi.
Seandainya AHY bersedia menjadi menteri baik dalam reshuffle yang konon digelar usai Lebaran atau di periode kedua Jokowi nanti, secara otomatis akan menempatkan posisi AHY di bawah kendali Jokowi.
Sebaliknya bila berada di luar kabinet, AHY akan jauh lebih leluasa memainkan manuver politiknya. Di satu waktu mendukung tetapi pada kesempatan lain mengkritik kinerja pemerintah. Dengan aksi dua kaki itu, AHY bakal memiliki dua panggung sekaligus, bebas memilih kapan saja mau.
Tentu manuver itu bukan sekadar manuver, melainkan sebuah strategi menuju Pemilu 2024 nanti. Sementara itu dilakukan, regenerasi di Demokrat juga ikut berjalan. Kursi Ketua Umum Demokrat yang saat ini dipegang SBY, mungkin tak lama lagi akan diserahkan kepada AHY.
Jika AHY telah memegang pucuk pimpinan parpol, posisinya dengan Jokowi bisa dikatakan setara secara politik. Pertemuan Presiden dengan para bos parpol menjadi panggung AHY berikutnya dalam upaya menaikkan posisi tawar politik.
Ujung-ujungnya, AHY sudah memiliki daya tawar tinggi saat proses penjaringan capres-cawapres 2024, yang memang lazim ditentukan oleh deal-deal politik para Ketum parpol. Maka target politik AHY dan Demokrat bisa dikatakan bukan di periode kedua Jokowi.
Bila melihat musimnya, Demokrat setia menunggu 10 tahun walau harus "berpuasa" kekuasaan. Persis seperti PDIP yang rela menjadi parpol oposisi sejak 2004-2014, hingga Jokowi kembali merebut kekuasaan.
Kira-kira begitu, entah menurut Anda.
