Mohon tunggu...
KOMENTAR
Politik

Hakikat Penyelamatan Century

28 Januari 2011   03:28 Diperbarui: 26 Juni 2015   09:07 188 0



1. Menilai jumlah dari perhitungan 3 X 3 = ",...," dari berbagai disiplin ilmu.

A. ILMU PASTI.

Hasilnya pasti = 9

=> jika hasilnya tidak / bukan 9, maka perhitungan itu dinilai SALAH.

B. ILMU HUKUM.

Tergantung 'peraturan' yang berlaku saat perhitungan dilangsungkan

=> Selama rumus matematika dasar belum diubah, maka hasilnya harus = 9.

C. ILMU POLITIK.

Tergantung siapa yg nanya maupun yg menjawabnya,juga tergantung kepentingan yg nanya maupun yg menjawabnya

=> hasilnya bisa jadi jawaban yg benar itu = 9 atau -18 atau 6,762 atau 2,1 Triliun dll

D. ILMU EKONOMI.

Tergantung faktor / variabel lainnya,

=> jika faktor / variabel lainnya diasumsikan ceteris paribus, maka hasilnya akan = 9

***   ***  ***

2. Menilai beberapa ungkapan berikut ini ;

A. "Melakukan suatu hal /pekerjaan YANG BENAR itu jelassangat berbeda dibanding melakukan suatu hal / pekerjaan DENGAN BENAR". Contoh hal / pekerjaannya adalah ; "Membunuh orang yg tidak bersalah"

=> Jika yg menjadi kriteria penilaian adalah "melakukan suatu hal / pekerjaan YANG BENAR", maka hal itu jelas TIDAK BENAR, karena tidak seorang manusia pun "berhak mencabut nyawa" manusia lainnya (apalagi yg tidak bersalah).

=> Tapi jika yg menjadi kriteria penilaiannya adalah "melakukan suatu hal / pekerjaan DENGAN BENAR", asalkan yang dibunuh itu mati, maka pekerjaan itu telah dianggap sudah dilakukan DENGAN BENAR

Padahal ...

B. "Selama kita belum bisamembedakan antara kesalahan VS kejahatan, jangan heran jika suatu saat nanti yang akan memenuhi penjara adalah orang2 yang divonis melakukan kesalahan, dan yang memenjarakannya adalah para penjahat yang sebenarnya."

=> kesalahan ; bisa jadi hanya kekhilafan / kesalahan administratif / kelalaian / kealfaan dll, yang pasti amat sangat mungkin kesalahan itu hanya kondisional alias tanpa ada maksud jahat sama sekali.

=> kejahatan ; bisa jadi dibungkus dengan peraturan / dibenarkan oleh pembenaran maupun dilegalkan oleh lembaga yang sah dll, yang pasti amat sangat mungkin pelaku kejahatan itu menjadi "kebal (bebal ??) hukuman".

Sementara ...

C. "seorang pemimpin / pejabat publik yg paling baik sekalipun itu hanyalah seorang Manusia, bukan malaikat yg pasti 100% benar ataupun iblis yg pasti 100% salah. mereka hanya berusaha untuk berbuat benar"

=> dalam petimbangan memilih seorang pemimpin / pejabat publik yang baik bukanlah dengan mencari seseorang yang tanpa cacat dan atau cela.

=> karena sebaik apapun integritas dan track record seseorang, jika terus dicari-cari kesalahannya pasti suatu saat akan ditemukan satu atau beberapa kesalahan yang pernah dilakukannya.

Karena ...

D. "Seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan itu pasti seseorang yang tidak pernah melakukan / menghasilkan suatu karya apapun."

=> memang ungkapan point. 2.D. ini bisa menjadi rawan "pembenaran". untuk menghindarinya, minimal perlu melakukan beberapa ha l tersebut di bawah ini dalam menilainya ;

- lepaskan "baju kepentingan",

- cari informasi secara berimbang dan menyeluruh,

- gunakan "hati", alias pahami essensi / hakikatnya.

***   ***  ***

3. Menilai analogi berikut ini.

=> Adalah seorang petani penggarap sepetak sawah milik desa sehingga menghasilkan padi yang disetorkannya ke kas Desa.

=> Dalam menggarap sawahnya, petani itu menggunakan kebo sebagai pembajak sawah,

=> Jam kerja petani itu dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore setiap harinya,

=> Setiap panen, petani itu selalu mengisi 70 % kas desa,

=> karena ketokohannya, petani itu diangkat menjadi "menko ekonomi"nya desa tsb

=> Ada salah satu warga desa disitu (petani juga) yg terkenal sebagai "hama desa" / pebuat onar / biang kerok,

=> Jangankan thd Masyarakat, thd keluarganya sendiri si biang kerok ini gak bertanggungjawab,

=> Suatu saat terjadi musim kemarau panjang shg banyak petani yg gagal panen,

=> Di saat petani lain menggunakan cadangan padinya buat bertahan hidup, keluarga si biang kerok ini kelaparan karena si biang kerok gak pernah menabung, alias rajin berjudi dan mabuk2an jika punya hasil panen lebih.

=> Dengan mengedepankan sisi "stabilitas sosial Kemasyarakatan", si petani "menko ekonomi" itu memutuskan kebijakan untuk menggunakan dana kas desabuat menyelamatkan nyawa keluarga si biang kerok dan ..,

=> Menyerahkan "penindakan" thd si biang kerok atas kelakuannya selama ini kepada aparat keamanan lingkungan di desa itu.

=> Orang suci adalah orang yg gak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun (perfectly clean),

=> Meskipun punya track record dan integritas yg terkenal baek, sipetani "menko ekonomi" itu bukanlah orang suci,

=> beberapa warga lain sejak dulu memang iri akan ketokohan si petani "menko ekonomi" itu,

=> Berikut adalah komentar dari warga lain (golongan "orang suci")yg iri dengan ketokohan petani "menko ekonomi" itu dan argumentasi logis penyanggahnya ;

Orang suci ke-1 : "petani "menko ekonomi" itu orang dzalim, udahlah nyuruh kebo kerja keras, dipecut-pecut pula badan kebo itu !!"

Argumentasi penyanggah : "kalo petani itu punya traktor juga gak mungkin traktor itu iseng dipecut-pecut"

Orang suci ke-2 : "petani "menko ekonomi" itu bawa penyakit dan polusi udara, miara kebo hanya dengan maksud agar si kebo buang kotoran dan mengotori desa ini !!"

Argumentasi penyanggah : "kalo aja ada jenis kebo yg gak pernah buang kotoran seumur hidupnya, mungkin si petani akan membeli kebo itu, sekarang pun dia berusaha agar kotoran si kebo "ditertibkan" koq"

Orang suci ke-3 : "petani "menko ekonomi" itu kembarannya kebo, buktinya ketika seharian membajak sawah, baik badan petani maupun kebo-nya sama2 penuh lumpur sawah"

Argumentasi penyanggah : "hanya beda cara aja, si petani bekerja dengan menggarap sawah (mau gak mau pasti bersentuhan dengan lumpur) sementara "orangsuci ke-3" bekerja dengan cara mengomentari kerjaan orang lain"

Orang suci ke-4 : "petani "menko ekonomi" itu orang yang gak becus kerja, masak hanya bisa mengisi 70% kas desa ?!"

Argumentasi penyanggah : "padahal "orang suci ke-4" sama sekali gak menyumbangkan pendapatan dari hasil kerjanya –mengomentari kerjaan orang lain- ke kas desa sedikitpun"

# sampai disini, orang suci ke-1s/d ke-4 (karena kepentingannya masing-masing) mencari2 celah kesalahan si petani "menko ekonomi" dengan cara ...

- Mengesampingkan essensi utama pekerjaan petani yaitu ; menggarap sawah untuk menghasilkan padi,

- Pemecutan kebo + kotoran kebo + lumpur yg menempel di badan petani + sumbangsihhasil panen yg "hanya" 70% kas Desa itu adalah konsekuensi logis dari pekerjaan seorang petani penggarap,

- Jika para orang suci ke-1 s/d ke-4 itu bertukar posisi dengan sipetani, belum tentu mereka dapat menghasilkan panen yang sebaik yang dihasilkan oleh petani itu.

Orang suci ke-5 : "Dasar petani penjahat !! orang kelaparan karena ulahnya sendiri koq diselamatkan !!"

Argumentasi penyanggah :

- "yang berusaha diselamatkan adalah keluarga si biang kerok, yang hak-nya dirampas oleh kepala keluarganya sendiri !!"

- "tugas si petani adalah menyelamatkan setiap warga desa yg terancam keselamatannya akibat krisis pangan, masalah penindakan thd si biang keroka dalah tugas aparat keamanan desa tsb."

- "si petani "menko ekonomi" terpaksa menyelamatkan keluarga si biang kerok karena saat itu sedang terjadi kemarau panjang => krisis pangan, jika kondisi normal gak mungkin keluarga itu disuplai dana kas desa gratisan"

Orang suci ke-6 : "Alasan penyelamatan sampak krisis pangan itu dibuat-buat!! aslinya si petani ikut menikmati aliran dana kas desa !!"

Argumentasi penyanggah : "meneriaki orang lain sebagai maling itu perkara mudah, tapi meneriaki orang lain sebagai maling tanpa disertai bukti itu adalah kejahatan ! apalagi maling teriak maling !!"

Orang suci ke-7 : "petani "menko ekonomi" itu mengucurkan dana kas desa dengan tujuan agar sang kepala desa "kecipratan", buktinya dia diangkat sebagai"menko ekonomi" desa !!"

Argumentasi penyanggah : "jika dihubung2kan apa aja bisa menjadi mungkin dan tampak logis, apalagi jika ditambah dengan "melupakan" track record dan integritas si petani selama ini"

# Kesimpulannya. orang suci ke-5 s/d ke-7 (karena kepentingannya masing-masing) bisa dengan seenaknya mempersalahkan si petani"menko ekonomi" karena ...

- mereka hanya mengemukakan "daftar kesalahan" si petani tanpa menyebutkan yang benar / seharusnya itu seperti apa,

- mereka bisa dengan mudah menyangkal bahwa JIKA TIDAK DISELAMATKAN PUN=> keluarga si biang kerok tidak akan mati => Jika keluarga si biang kerok dibiarkan mati sekalipun tidak akan menimbulkan "gejolak sosial" di warga desa lainnya, karena ...

- kebijakan yang DIAMBIL / DILAKSANAKAN adalah ; keluarga si biang kerok disuplai dana kas desa => mereka dapat bertahan hidup => gejolak sosial di antara warga tidak terjadi. Sementara jika ...

- keluarga si biang kerok TIDAK BERUSAHA DISELAMATKAN => mereka akan mati atau tidak => kematian mereka akan menimbulkan gejolak sosial di antara warga atau tidak, hanya akan diketahui jika kebijakan itu benar2 dilaksanakan (TIDAK DISELAMATKAN !). "wanna try ??", tanya si petani "menko ekonomi"

- "kenapa tidak ?? toh kalopun mereka mati dan kematian mereka menimbulkan gejolak sosial separah apapun, orang suci ke-5 s/d ke-7 tetap TIDAK AKAN dituntut pertanggungjawaban atas hal itu, itu kan MURNI TANGGUNGJAWAB si petani" menko ekonomi" !! kewajiban kita kan Cuma mengomentari dan (kalo bisa) mempersalahkan setiap kebijakan si petani "menko ekonomi" :P !!", jawab orang suci ke-5 s/d ke-7 dengan entengnya.

***   ***  ***

Anggap aja analogi itu diterapkan dalam kasus Century (meski tidak bisa persis sama).

* Petani menko ekonomi = pejabat KSSK,

* Sepetak sawah = Depkeu,

* Lumpur / kotoran kebo = Gayus Tambunan,

* Pecut = (euphimisme dari) kebijakan menko ekonomi @ intern Depkeu,

* Dana Kas Desa = Penerimaan APBN & LPS,

* Biang Kerok = pengurus / pengelola Century lama,

* Keluarga Biang Kerok = nasabah Century,

* Kematian keluarga biang kerok = likuidasi Century,

* Gejolak sosial = dampak sistemik

* Penyelamatan keluarga si biang kerok = PMS-BC,

* Orang suci ke-1 s/d ke-7 = kira-kira siapa ??

# silahkan dirangkai sendiri alur ceritanya :)

***   ***  ***

Hakikat kasus Gayus Tambunan VS persepsi yang terbentuk (atau sengaja dibentuk ??).

* Persepsi yg terbentuk ; Eksistensi oknum Gayus Tambunan dkk di dalam Depkeu adalah murni kesalahan Depkeu dan pertanggungjawaban Menkeu !!

- mungkin aja jika penyuap Gayus bukan dari bangsa Manusia, melainkan seekor tuyul, karena

- meski sama2 doyan duit, keberadaan seekor tuyul sulit untuk dilacak sementara kalo penyuapnya dari bangsa Manusia (seharusnya) relatif mudah untuk dilacak,

- logika yg simple aja, ada yang disuap karena juga ada yang menyuap!!!.

- suap menyuap adalah kolusi, alias penyuap dan tersuap sama2 menikmati keuntungan.

* Persepsi yang terbentuk ; kasus Gayus = bukti kegagalan reformasi birokrasi Depkeu = (harus berujung pada) tuntutan mundur Menkeu !!

- hanya berlaku jika prestasi Depkeu pasca reformasi tidak dihitung (bagaimanapun akselerasi peningkatan penerimaan APBN pasca reformasi birokrasi Depkeu adalah bukti reformasi sedang berjalan – meski belum sempurna -)

- jika logika itu yg diikuti (terungkapnya satu oknum pns Depkeu oleh pihak luar = bukti kegagalan reformasi Depkeu = alasan untuk menuntut mundur Menkeu), maka bisa2 di kemudian hari akan ada tuntutan pembubaran KPK karena adanya satu kasus korupsi yang terungkap dari laporan pihak luar

- kebetulan pihak yang getol menuntut mundurnya Menkeu terkait dengan pihak yang terindikasikan sebagai penyuap Gayus Tambunan. Kebetulan juga pihak yang mengancam menyunat anggaran KPK terkait dengan pihak yang terindikasikanmenerima dana Travelers Cheque (yang memang sedang diusut oleh KPK)

- Apakah tuntutan (mundurnya Menkeu & sunat anggaran KPK) itu didasari motivasi kepentingan tertentu yang merasa terganggu oleh reformasi Depkeu dan aktivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK ?

***   ***   ***

Hakikat kasus Century VS Persepsi yang terbentuk ataupun Ideal penanganannya.

1. Berjalannya penyelidikan PMS-BC

A. Kenapa Penyelamatan Century "dipermasalahkan" ??

=> kalo gak salah ingat, penyebab awalnya karena ada dugaan aliran dana PMS Century ke salah satu parpol pasangan Capres / Cawapres tertentu :D

B. Kenapa "harus" Capres / Cawapres tertentu ??

=> karena parpol pasangan Capres / Cawapres tertentu itu kebetulan memenangkan Pemilu dan Penyelamatan Century sendiri baru dipermasalahkan setelah menunggu Pemilu selesai, bukan seketika setelah kebijakan diambil (normalnya – jika kebijakan PMS-BC itu memang "dianggap" kebijakan yang salah:D -)

=> karena ketika ada dugaan aliran dana ke politisi2 lain yang bukan berasal dari parpol tertentu itu tidak dipermasalahkan :P

C. Apakah aliran dana PMS-BC ke parpot tertentu itu terbukti ada ??

=> versi PPATK ; tidak ada, yang ada malah ke politisi dari parpol bukan tertentu, hehe

=> versi panitia khusus ; tidak cukup waktu untuk menemukan aliran dana ke parpol tertentu, haha

D. Meski begitu, hasil keputusan politik menyatakan bahwa kebijakan PMS-BC itu bermasalah.

=> karena ±60% politisi (SELERA TERBANYAK) BERPENDAPAT bahwa kebijakan itu salah,

E. trus kalo kebijakan itu salah / bermasalah, yang benar / seharusnya bagaimana ??

=> Gak diketahui juntrungannya dan memang gak perlu tau yang penting; cukup tau aja :P

=> karena kebijakan ekonomi dinilai oleh para ahli ilmu pasti ;

Ketika "perkiraan" biaya penyelamatan tidak sama dengan realisasinya, maka otomatis dianggap salah !!

=> karena kebijakan ekonomi dinilai oleh para ahli ilmu hukum ;

Gak perduli kebijakan itu menguntungkan / merugikan Negara, selama dianggap tidak memiliki dasar hukum, meskipun meminimalisir kerugian Negara sekalipun tetap dianggap salah !!

=> karena kebijakan ekonomi dinilai oleh para ahli ilmu politik ;

Karena yang melakukan kebijakan berbeda kepentingan dengan yang menilainya, jadi kebijakan itu sudah dapat dipastikan salah (misal) tanpa diselidiki sekalipun !!

=> tapi bagaimanapun mengundang para ahli ilmu ekonomi ;

Memang, tapi ekonom yang dimintai kesaksiannya sebagai ahli ada yangberkompeten ada yang tidak, dan yang pasti kalangan perbankan yang paling mengetahui kondisi waktu penyelamatan sekaligus sebagai pengumpul dana penyelamatan (Dana LPS) TIDAK DIPANGGIL !!

=> tapi kan,, ada ahli ilmu linguistik disana ;

Pada dasarnya disiplin ilmu / keahlian apapun adalah bagus dan bermanfaat, yang salah itu jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya !!

2. Idealnya penyelidikan PMS-BC

A. Kelalaian pengawasan thd BC (akuisisi – merger).

=> kenapa penuntutan pertanggungjawaban dalam hal lalai menahun itu tidak sampai ke DGS-BI / Gunbernur BI periode "lalai" itu ?

=> kenapa ketika Gubernur BI yang baru 6 bulan tapi menerima warisanbank bobrok sekaligus menghadapi krisis justru dianggap harus sepenuhnya bertanggungjawab ?

=> Padahal dari kasus BC itu bisa dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk perbaikan sistem pengawasan di BI (dengan cara menyelidikiproses "kelalaiannya")

=> dan pelajaran berharga itu berpotensi hilang ketika yang dituntut justru Gubernur BI yang baru (6 bulan).

B. Kebobrokan operasional BC.

=> Pemilik + pengelola BC diindikasikan telah menggelapkan Triliunan rupiah dana nasabahnya,

=> Demi menyelamatkan krisis, KSSK terpaksa menyelamatkan BCsekaligus menindak secara hukum thd pelaku ;

=> BI melalui Depkeu meminta pencekalan thd pemilik + pengelola BC.Hal ini oleh beberapa pihak dianggap "kurang keras", tapi bandingkan dengan BI– lama yang "menghadiahi" bonus akuisisi + merger kpd BC

=> Seharusnya SEMUA PIHAK (termasuk Pansus) menekankan tegasnya hukuman thd pihak yang telah merugikan Triliunan rupiah itu, hingga "calon pelaku" lain tidak akan pernah berpikir untuk "meng-kolapskan" bank-nya => hukuman ringan

=> Hal ini malah "diperparah" oleh keputusan politik yang memilih untuk "mempersalahkan" pihak KSSK yang menyelamatkan nasabah BC – dengan menihilkan adanya krisis (yg menjadi alasan utama penyelamatan BC) –

C. Recovery asset BC.

=> Harta para pemilik BC dibekukan dan berusaha ditarik sebagai bentuk pertanggungjawaban,

=> Depkeu bersama pihak terkait membentuk TIM PENYELAMAT ASET agar recovery kerugian LPS dapat terganti,

=> Seharusnya SEMUA PIHAK yang PEDULI KERUGIAN NEGARA mendorong pemulihan Bank Mutiara (new Century) dan penarikan asset yang telah dibekukan itu agar kerugian LPS terganti,

=> Ketika beberapa pihak justru "terkesan" tidak perduli dengan recovery asset BC, cukup mengundang pertanyaan ; "apakah mereka memang benar perduli pada kerugian LPS / Negara ??".

D. Aliran dana Century (sebelum ataupun setelah PMS).

=> Aliran dana ILLEGAL sebelum ataupun setelah penyelamatan BC adalah sama kadar "dosa"nya,

=> Karena PMS-BC sendiri TIDAK AKAN ADA kalo pihak2 yang merugikan BC tidak menikmati dana ILLEGAL BC,

=> Penyelidik kasus Century amat sangat fokus thd aliran dana pasca penyelamatanBC,

=> Ketika ada laporan dari PPATK (@ZEM) dan BPK (@MM) ttg politisiyang terindikasi menikmati dana BC secara ILLEGAL sebelum PMS-BC, para penyelidik seolah tidak peduli dengan hal itu, ada yang tau sebabnya ?

E. Kebijakan penanganan krisis.

=> PMS-BC adalah salah satu dari sekian banyak kebijakan yang dilaksanakan oleh Tim Ekonomi Indonesia di tahun 2008 dalam rangka mengantisipasi memburuknya dampak krisis,

=> Sebagian pihak bisa aja berkeyakinan jika BC dilikuidasi => tidak akan timbul rush => apalagi dampak sistemik, sebagaimana sebagian pihak juga berkeyakinan jika BC dilikuidasi => timbul rush => berdampak sistemik. Akan sangat percuma memperdebatkan prediksi yang mana yang paling benar karena pada kenyataannya ...

=> Diakui atau tidak, suka atau tidak suka, pada tahun dimana dilaksanakannya PMS-BC, pertumbuhan ekonomi Indonesia peringkat ketiga dunia, cadangan devisa dan penerimaan APBN tertinggi dibanding tahun2 sebelumnya

=> Benarkah kebijakan PMS-BC itu salah ?

- Kebutuhan biaya melikuidasi VS biaya real penyelamatan BC :

http://www.facebook.com/photo.php?pid=153353&id=100000552210905&ref=fbx_album

- Contoh model penanganan krisis yang salah @Krisis moneter 1998 :

http://www.facebook.com/photo.php?pid=155230&id=100000552210905&ref=fbx_album

- Contoh dampak likuidasi dari sebuah "bank kecil" yang "dikelola penjahat" :

http://www.facebook.com/note.php?note_id=399834509020

=> Jika berkaca pada ketiga kasus di atas, maka idealnya sikap seluruh Masyarakat Indonesia memanfaatkan momentum (Indonesia menjadi "juara"keluar dari pusaran krisis dibanding Negara2 lain) itu dengan positif, yaitudengan "berlari" di barisan depan dalam laju perekonomian Dunia.

=> Tapi yang terjadi ? sebagian "elite politik" malah menyikapi momentum perekonomian itu dengan memainkan agenda politiknya masing-masing. Dan hal itu seolah memaksa terkurasnya seluruh energi Masyarakat yang sebenarnya bisa digunakan untuk kegiatan lain yg lebih bermanfaat

***   ***  ***

Andai semua pihak "berkenan" untuk melepaskan baju kepentingannya dan duduk bersama dalam rangka membahas kepentingan bersama (Rakyat) dan memerangi musuh bersama (Koruptor). Mungkin bangsa ini akan cepat bangkit dari keterpurukannya

Andai semua pihak berbicara dan berlaku seseuai dengan kapasitas dan kompetensinya, mungkin tidak akan ada kejadian sbb ;

* Kebijakan ekonomi dinilai oleh ahli2 di bidang NON ekonomi,

* Indikasi pelanggaran hukum diselidiki oleh lembaga politik,

* Sang pengawas pembangunan ngeyel ingin menjadi pelaksana pembangunan,

* Ada pihak2 yg ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa lumpur panas di perut bumi itu dapat muncul dengan sendirinya sewaktu2,

* Orang yg memiliki disiplin ilmu ekonomi ngotot bahwa secara teknis, ada gedung setinggi ±90 meter yang "mampu" MIRING hingga 30 derajat,

* dll

Andai semua pihak mampu dan mamu memilah2 antara kesalahan yang tidak terkandung niat jahat VS kejahatan yang dilakukan dengan benar, mungkin  betapapun banyaknya orang yang punya hobby memperkeruh suasana, tetap akan kondusif dan terkendali

***   ***   ***

JIKA SUATU PERKARA DISERAHKAN KEPADA YANG BUKAN AHLINYA, MAKA TUNGGULAH KEHANCURANNYA

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun