Berdasarkan rilis metrotvnews.com, Anggota Delegasi Indonesia dalam Konferensi Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bern, Swiss, Meutya Hafid membantah anggapan bahwa anggota delegasi berangkat dan bertindak sendiri dalam IPU. Itu pun termasuk dalam mencalonkan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf sebagai calon Ketua IPU. "Jangan lupa dasar hukum delegasi adalah surat keputusan pimpinan DPR, dalam hal ini ditandatangai sendiri oleh Ketua DPR yang memberikan mandat kepada delegasi untuk mewakili Indonesia," kata Meutya Hafid,
dalam surat elektroniknya yang dikirimkan pada Sabtu (15/10) malam.
Hal ini dinyatakan Meutya terkait dengan adanya surat dari Ketua DPR untuk mendukung Maroko sebagai Ketua IPU, Meutya menyatakan bahwa hal tersebut dapat memberikan beban psikis bagi delegasi Indonesia. Maroko bisa menjadikan hal itu sebagai black campaign, dengan mengatakan di internal DPR Indonesia sedang terjadi masalah. "Sampai saat ini pencalonan tetap berjalan, tapi surat tersebut pasti memberikan beban psikis, masalahnya surat tersebut dikirim Ketua DPR setelah Indonesia resmi mendaftar sebagai calon ketua" Ujarnya.
Surat yang dikirim Marzuki tersebut tentu saja membuat delegasi Indonesia menjadi malu. Seolah-olah pencalonan yang mereka lakukan bukanlah keputusan pimpinan DPR, tetapi akal-akalan mereka saja. Anehnya surat tersebut tidak terlebih dahulu diinformasikan kepada delegasi yang datang. Dunia Internasional akhirnya akan melihat bahwa DPR kita sedang terpecah.
Pak Marzuki memang tidak pernah lepas dari kontroversi. Nama DPR yang dipimpinnya saja saat ini sudah buruk di dalam negeri, sekarang malah semakin diperburuk di dunia internasional. Semoga Pak Marzuki ini bisa cepat sadar dan mampu mengendalikan DPR lebih baik lagi.
Selamat petang.
